Oknum Jaksa di Inhu Terancam Hukuman Disiplin Berat, Diduga Peras dan Intimidasi Kepala SMP

Dalam audiensi tersebut, mereka menyatakan bahwa semuanya mengundurkan diri dari jabatannya.

"Tentu saya selaku kepala dinas sangat terkejut. Karena kita baru masuk sekolah di masa pandemi Covid-19 ini pada 13 Juli 2020 kemarin," sebut Ibrahim.

Padahal, sambung dia, saat ini masih banyak pekerjaan di sekolah yang mesti diselesaikan, seperti penandatanganan ijazah dan rapor siswa.

Selain itu, para siswa juga harus dibimbing menerapkan protokol kesehatan dalam proses belajar mengajar tatap muka.

Ibrahim kemudian bertanya kepada para kepala sekolah apa alasannya mengundurkan diri.

"Sewaktu saya tanya, mereka mengaku diganggu dan tidak nyaman dalam pengelolaan dana BOS (bantuan operasional sekolah)," kata Ibrahim.

Dia mengatakan, masing-masing sekolah mendapat dana BOS dengan jumlah yang bervariasi.

Namun, menurut Ibrahim, dana BOS yang dikelola tidaklah banyak. Ada yang Rp 56 juta, Rp 53 juta dan Rp 200 juta per tahun.

"Nah, mereka mengaku diganggu dalam penggunaan dana BOS. Ada LSM (lembaga swadaya masyarakat) dan ada oknum-oknum lah. Sehingga mereka tidak nyaman dan meminta jadi guru biasa. Karena mereka merasa apa yang dilakukan sudah benar, tidak ada niat macam-macam. Tapi dianggap tidak benar," ujar Ibrahim.

Ibrahim tak bisa berbuat banyak. Dia pun menerima semua map yang berisi surat pengunduran diri tersebut.

Surat pengunduran diri tersebut, diteruskan kepada Bupati Inhu Yopi Arianto.

"Apakah disetujui Bupati untuk pembebasan tugas atau tidak itu tergantung Bupati. Makanya saya sampaikan ke mereka jaga kondusifitas, kemudian tetap bekerja sebelum keluar surat pembebasan tugas. Saya mohon bekerja seperti biasa saya bilang. Karena kasihan anak-anak. Tapi itu tergantung mereka lah lagi," kata Ibrahim.

(Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)