Ketua Bawaslu Riau Diteror, Dibuntuti Pria Berpakaian Serba Hitam dan Diancam Ormas Underbow Partai

Kita harus memakai kacamata kuda, terserah atau terlepas dari siapa yang dilaporkan siapa yang melaporkan, kita nggak mau tahu itu, yang jelas dia memenuhi syarat nggak sebagai pelapor kemudian yang dilaporkan ada nggak, jelas nggak orangnya.

Kemudian ada alat bukti atau tidak terakhir apa namanya masih dalam batas pelaporan tidak jadi syarat-syarat melapor itu juga kan ada pertama dia harus punya KTP di daerah pemilihan yang bersangkutan makanya nggak boleh orang-orang Inhu melapor di Pelalawan.

Setelah itu juga harus jelas alamatnya dimana kemudian peristiwanya apa gitu nah yang banyak ini kan yang menjadi semacam dilema juga bagi kita, seperti begini ada laporan di di Rokan hilir laporannya adalah laporannya informasi awal kita karena laporan itu orang datang mengisi formulir.

Tribun :

Antisipasi serangan Fajar bagaimana ?

Rusidi Rusdan :

Kita bersama Gakkumdu mengantisipasi peredaran money politik terutama 7 hari bahkan paling tidak itu 3 hari menjelang hari h atau di masa tenang jadi kita dengan pak Kapolda dengan organisasi masyarakat ini sudah merencanakan akan ada deklarasi bersama yang didukung oleh kapolda deklarasi ini adalah deklarasi anti money politik.

Jadi ini kita bersyukur ada beberapa ormas yang bersedia yang secara sukarela ikut mengawasi pelaksanaan Pilkada kita apakah itu boleh-boleh dan bahkan kualitas Pilkada kita ini baru pada saat sampai pada kualitas yang substansi yang sebenarnya adalah ketika masyarakat bukan hanya datang memberikan suara di TPS tapi ikut mengawasi seluruh tahapan.

Kita juga sudah lakukan ini patroli money politik jadi setiap kabupaten kota ini nanti bekerjasama dengan polres setempat Polsek dan aparat keamanan untuk melakukan razia bersama razia pada malam hari pada siang hari juga untuk memberantas politik.

Tribun : 

Apakah fashion Rusidi Rusdan itu di Pengawas Pemilu ?

Rusidi Rusdan :

Pengalaman saya di badan pengawasan sejak pemilu 2008 dari Kampar menjadi pengawas pemilihan gubernur pertama kali pemilihan langsung 2008, pemilihan langsung baru kepala daerah itu kan mulai tahun 2005 jadi di Riau khususnya yang mulai di pemilihan gubernur saya ikut waktu itu tahun 2008 menjadi anggota.

 Terus tahun 2011 pemilihan kepala daerah di Kampar dulu namanya masih panwaslu sekarang sudah Bawaslu itu menjadi ketua tahun 2011, cuma dulu periodisasinya masih sesuai dengan tahapan Pilkada jadi rata-rata itu setahun, belum 5 tahun.

Kemudian 2012 saya lulus menjadi Bawaslu provinsi waktu itu masih anggota kemudian sejak 2017 yang lalu untuk periode kedua dipercaya menjadi ketua Bawaslu provinsi, 

Kalau cerita awalnya saya gabung di pengawas malah yang membawa saya jadi pengawas nih ada temen saya wartawan namanya Afrizal, jadi dia lah dulu yang mengajak saya.

Kami mendaftar hari terakhir itu untuk seleksi panwas pemilihan gubernur itu kami langsung ke Pekanbaru waktu itu seleksinya untuk Provinsi nya masih oleh DPRD karena aku masih undang-undang 32 tahun 2004 dipilih oleh DPRD kemudian yang provinsi yang menyeleksi kabupaten se-provinsi dulu namanya panwas panwaslih jadi itu yang jadi kami diseleksi oleh panwaslu provinsi.

Peminatnya kebetulan masih jarang mengetahui ada panwaslu ini kan, jadi dari 3 orang yang dibutuhkan yang mendaftar hanya 6 orang jadi satu lawan satu, setelah 2011 itu baru agak meningkatkan.

Tribun : 

Pernah tidak mengalami adanya ancaman selama bertugas jadi Bawaslu ?

Rusidi Rusdan :

Ada pria pakai motor, pakai jaket hitam, pakai helm hitam itu mengawasi sampai ke depan rumah, itu mungkin semacam teror kepada saya, itu pernah pada saat pengawasan di Pilkada Kampar.

Tapi sejak menjadi Ketua Bawaslu Riau alhamdulillah sampai dengan saat ini belum ada, ya paling mungkin ada ormas yang datang kemudian dengan mengajak kita dialog dengan suasana panas.

Seperti waktu itu saya ingat waktu kita panggil beberapa kepala dinas waktu itu yang terlibat ikut dalam acara sebuah partai politik, organisasi sayap partai ini nggak terima dalam rangka mendukung dengan alasan ini kan hak warga negara.

Kami sebagai pengawas meminta pertanggungjawaban dari kepala dinas sejauh mana, apa lagi gubernurnya atau kepala daerahnya itu adalah dari partai kami seperti itu penyampaiannya, tapi alhamdulillah bisa kita sampaikan proses sebetulnya.

Jadi orang banyak yang tidak tahu bahwa proses di Bawaslu itu penuh dengan humanis kemudian juga transparan dan namanya itu tidak serta-merta kita menghukum namun ada proses klarifikasi jadi tidak menghukum orang yang tidak bersalah.

Ya kita mau memegang prinsip hukum yang lebih baik kita lebih baik melepaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah, karena yang namanya Pilkada kan itu diikuti orang yang berkuasa bertanya sambil marah-marah juga ada.

Apalagi saat Bawaslu memproses 11 kepala daerah yang menyatakan dukungan kepada salah satu kontestan  pilpres, itu juga suasana kurang kondusif kita rasakan tapi ya itu resiko sebagai pejabat pengawas pemilu yang harus menganggap itu semua sebuah apa sebuah konsekuensi dari jabatan.

Tribun :

Kariernya terus berjenjang dari pengawas Kabupaten ke Provinsi, ada rencana maju di Bawaslu RI?

Rusidi Rusdan :

Harapan itu harus ada sebagai manusia dan nggak boleh kita nggak punya cita-cita dan harapan, yang jelas kita lihat nanti lah, yang jelas prosedurnya kita lalui kalau sudah selesai di satu babak ya apa salahnya kita peningkatan kualitas diri juga yang kita coba ya tergantung doa-doa kita semua. (Tribunpekanbaru.com / Pitos Punjadi)