Jokowi Dinyatakan Setuju Jika Diam Atas KLB Demokrat, PKS: Publik Menunggu Pak Jokowi

AHY juga menyinggung terkait "apel siaga" yang dihadiri para ketua DPC Partai Demokrat secara virtual dan para ketua DPD Partai Demokrat yang dihadiri secara langsung.

Seruan Perlawanan

AHY lantas menyerukan perlawanan kepada kubu yang berusaha mengambil alih kekuasaan melalui KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

"Kalau ada kejahatan, pelanggaran hukum yang dibiarkan di negeri kita, di pekarangan kita, dosa bagi kita kalau kita diam saja. Buruk bagi rakyat kalau kita tidak berani bersuara," tegasnya.

Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, Demokrat merupakan partai politik yang berdaulat dan telah disahkan oleh negara dan pemerintah.

"Saya ingin meyakinkan bahwa kita berada dalam garis perjuangan yang benar. Cara-cara kita juga. Dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan selama ini juga atas dasar norma-norma hukum yang berlaku di partai kita," jelasnya.

Bukan Sekadar Konflik Internal

Selain itu, AHY mengungkapkan bahwa konflik Demokrat bukan hanya masalah internal partai, melainkan persoalan besar yang mengancam tatanan demokrasi di Tanah Air.

"Partai kita sedang menghadapi ujian dan tantangan, tetapi bukan sekadar menjaga kedaulatan dan kehormatan Partai Demokrat, ada masalah yang lebih besar dan lebih serius di negeri ini yaitu matinya demokrasi," ujarnya.

Lebih lanjut, AHY mengatakan, apabila partai politik bisa diperlakukan semena-mena bahkan diobrak-abrik dengan cara-cara yang tidak bermartabat serta jauh dari moral dan etika politik, hal itu tentu bisa membayangkan nasib dan masa depan demokrasi di negeri ini.

Padahal partai politik merupakan salah satu pilar utama dalam hidup dan tegaknya demokrasi.

Oleh karena itu, lanjut AHY, perjuangan yang sedang dihadapi Partai Demokrat bukan hanya untuk mempertahankan kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi partai, namun  juga ingin meyakinkan bahwa demokrasi harus berjalan dengan baik sesuai dengan amanah reformasi 1998 dan cita-cita bangsa Indonesia.

"Karena kita tidak ingin bila ini dibiarkan begitu saja, bila kita hanya menerima situasi ini dengan biasa-biasa saja, maka jangan harapkan kemudian kebebasan di negeri ini bisa dijamin oleh negara. Kebebasan berpendapat, kebebasan berorganisasi, kebebasan untuk berpolitik, itu adalah hak kita semua, hak warga negara, hak partai politik," jelasnya.

"Kita adalah partai politik yang berdaulat, yang sah, yang telah disahkan oleh negara dan pemerintah. Jadi jangan ragu para ketua DPD," sambungnya.

Diketahui sebelumnya, Partai Demokrat diguncang konflik internal dengan adanya Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara.