Ke Kantor Komnas HAM, Kepala BKN Masuk dari Pintu Belakang: Bawa Sebundel Dokumen
pegawai KPK menduga terjadi pelanggaran HAM dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan BKN.
Penulis: | Editor: Firmauli Sihaloho
lihat foto
TRIBUNPEKANBARU.COM - Setelah dilayangkan pemanggilan, Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana mengunjungi Komnas HAM RI.
Pemanggilan ini terkait aduan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dimana, pegawai KPK menduga terjadi pelanggaran HAM dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan BKN.
Diinformasikan, Bima mengunnjungi kantor Komnas HAM sekira pukul 12.41 WIB Selasa (22/6) kemarin.
Dia membawa sebundel dokumen dan mengenakan kemeja batik.
Akan tetapi,yang menjadi sorootan Bima masuk kantor Komnas HAM melalui pintu belakang.
Saat ditanyakan awak media, Bima bungkam.
Tanpa sepatah katapun Bima lalu masuk ke dalam kantor Komnas HAM RI.
Baca juga: Novel Baswedan, Febri Diansyah dan 75 Pegawai KPK Yang Tak Lulus TWK Diteror
Baca juga: Tak Hadir Jadi Saksi Sidang Dugaan Korupsi Suaminya, Haslinar Istri Zul AS Dipanggil Ulang JPU KPK
Kedatangan Bima tak lain menjelaskan dugaan terjadinya pelanggaran HAM dalam proses Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang diselenggarakan BKN.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik berujar pihaknya ingin konfirmasi kepada Bima sekaligus analisis awal, untuk dilakukan perbandinga dengan keterangan dari pihak selanjutnya.
"Memang dari situ, ada beberapa yang ingin kita dalami lagi karena keterangan satu sama yang lain belum sinkron. Atau mungkin ada keterangan yang berbeda itu yang sejauh ini ingin kita dalami dari BKN," ujar Taufan di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (22/6).
Taufan menerangkan Komnas HAM ingin mengetahui detail siapa sebenarnya yang mempunyai ide membuat TWK untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN.
Hal itu turut ditanyakan kepada pihak-pihak yang dipanggil.
Nantinya, keterangan dari semua pihak yang telah diperiksa akan disimpulkan oleh Komnas HAM.
Baca juga: Indonesia Awasi Tiga Varian Baru Virus Corona, Varian Delta Terdeteksi di 8 Provinsi
Baca juga: CARA Pakai Instagram Reels: Fitur Video Pendek IG yang Mirip Tiktok
"Ini kan ada puluhan pegawai (KPK) yang menganggap bahwa langkah-langkah ini itu merugikan buat mereka. Sebagai orang yang sudah lama berkecimpung berdedikasi sangat panjang di KPK. Itu yang mereka minta kepada Komnas HAM memberikan klarifikasi terhadap semua itu. Klarifikasi mereka, mereka anggap itu hak mereka," tuturnya.
Sementara itu Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, menilai tingkah Bima Haria masuk dari pintu belakang mengindikasian yang bersangkutan menyembunyikan sesuatu.
“Ya saya khawatir, proses lewat belakang ini, bentuk simbol ketertutupan. Artinya ada yang ditutupi. Berarti ada sesuatu yang sebenarnya terdapat sisi gelap, tak ingin dibuka,” kata Boyamin.
Ia menduga, Bima sengaja masuk kantor Komnas HAM dari pintu belakang untuk mengindari awak media yang sudah menunggu.
Kedatangan Bima dari pintu belakang, berbeda dengan sejumlah pihak yang sebelumnya dipanggil oleh Komnas HAM terkait hal sama, seperti Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
Baca juga: Komnas HAM Ungkap Beda Keterangan Pimpinan KPK dan BKN Soal Tes TWK, Siapa Yang Benar?
Baca juga: Berbelit & Diakhiri Tertawa, Jawaban Ketua KPK Firli soal Tes TWK: Pilih Agama atau Pancasila?
Selain masuk dari pintu belakang, Bima juga tak mengeluarkan komentar saat ditanya awak media.
Sementara itu Bima menuturkan sudah menjawab secara jujur terkait kronologi dan dinamika proses TWK kepada Komnas HAM.
Bima enggan menyampaikan kepada publik lebih detil lagi karena merupakan rahasia.
"Tapi saya kira proses dari permintaan keterangan tadi sudah kami jawab semua sejelas-jelasnya, sejujur-jujurnya. Apa yang ada, yang kami lakukan, itu yang kami sampaikan ke komnas ham. Tak ada yang ditutupi. Tak ada hal-hal yang disembunyikan," ucap Bima
Bima menyampaikan kepada Komnas HAM mulai dari proses Peraturan Komksk TWK, kenapa TWK itu ada, sampai pelaksanaan TWK sendiri.
Bima menegaskan dalam kaitan dengan pelaksanaannya BKN hanya mampu menjawab apa yang menjadi tugas dan kewenangan pihaknya
"Karena di dalam pelaksanaan TWK itu, ini kolaborasi dng banyak instansi lain. Seperti misalnya Dinas Psikologi TNI AD, Pusat Intelijen TNI AD, BAIS, BNPT dan BIN yang membantu BNPT untuk melakukan beberapa komponen tugas," ujar Bima.
