WHO Peringatkan Negara Kaya untuk tidak 'Pentingkan Diri Sendiri' soal Vaksin Booster

Sementara, Jerman akan memulai memberikan suntikan booster vaksin Covid-19 pada September.

"Kita perlu fokus pada orang-orang yang paling rentan, paling berisiko terkena penyakit parah, dan kematian, untuk mendapatkan dosis pertama dan kedua,” kata Katherine O'Brien dari WHO kepada wartawan.

Ketidaksetaraan vaksin

WHO telah berulang kali menyerukan negara-negara kaya untuk berbuat lebih banyak untuk membantu meningkatkan akses negara berkembang pada vaksin Covid-19, karena terjadi kesenjangan dalam distribusi vaksin global.

Baru sekitar 1,8 persen orang di Afrika yang divaksinasi dua dosis, jauh berbeda dibandingkan dengan di Uni Eropa dan AS yang telah mencapai sekitar 50 persen, menurut Our World in Data.

Sekitar 101 dosis per 100 orang telah diberikan di negara-negara yang dikategorikan berpenghasilan tinggi oleh Bank Dunia, dengan 100 dosis terlampaui pada pekan ini.

Sedangkan, skala pemberian vaksin Covid-19 di 29 negara berpenghasilan terendah 1,7 dosis per 100 orang.

WHO berpendapat bahwa tidak ada yang aman dari Covid-19 sampai semua orang di muka bumi aman, karena semakin lama dan semakin luas virus menyebar, semakin besar peluang munculnya varian baru, dan memperpanjang krisis global dalam memerangi pandemi.

Baca juga: Anisa Ditolak Disuntik Vaksin Covid-19 di Pekanbaru, Padahal Sudah Datangi Faskes, Ini Sebabnya

Dr Bruce Aylward, penasihat khusus untuk Tedros, mengatakan penundaan booster vaksin Covid-19 itu adalah tentang seruan kepada negara kaya untuk menahan kebijakan mereka.

"Sampai dan kecuali kita membuat seluruh dunia mendapatkannya (vaksin Covid-19) dalam perang melawan pandemi," ucapnya.

"Seperti yang telah kita lihat dari munculnya varian demi varian (Covid-19), kita tidak bisa keluar darinya, kecuali seluruh dunia keluar darinya bersama-sama. Dan dengan perbedaan besar dalam vaksinasi, kita tidak akan mampu mencapainya,” kata Aylward.

Distribusi vaksin Covid-19 yang tidak merata telah menjadi pusat perdebatan selama berbulan-bulan di Badan Perdagangan Dunia, ketika negara-negara berkembang, yang dipimpin oleh India dan Afrika Selatan, menyerukan penghapusan sementara hak kekayaan intelektual (IP) pada vaksin untuk meningkatkan kapasitas manufaktur global.

Sumber Kompas.com