Taliban Kembali Berulah, Keluarkan Aturan yang bikin Geleng Kepala, Warga Afganistan Makin Menderita

Melansir The Times of India, Sabtu (1/1/2022), para pemilik tiko di Provinsi Herat cemas akan aturan terbaru tersebut.

Para pemilik toko di Provinsi Herat mengatakan bahwa manekin adalah barang berharga yang mereka miliki.

Mereka mengatakan manekin-manekin tersebut mereka beli dengan harga 100 dollar AS (Rp 1,4 juta) hingga 200 dollar AS (Rp 2,8 juta) setiap unitnya.

Sputnik News melaporkan, awalnya Taliban memerintahkan pemilik toko untuk menyingkirkan seluruh manekinnya.

Namun, mereka mempotes bahwa penyingkiran manekin akan memengaruhi bisnis mereka. Akhirnya, Taliban mengubah aturan yakni “cukup” memenggal kepala manekin.

Sebelumnya, DPVPV juga mengimbau para sopir untuk tidak mengangkut wanita yang tidak berhijab.

Selain itu, para wanita juga tidak diperbolehkan bepergian sendiri lebih dari 72 kilometer dari rumah kecuali didampingi oleh wali laki-laki.

Taliban kembali menduduki Kabul dan menguasai Afghanistan pada Agustus 2021. Sejak saat itu, kelompok tersebut berjanji untuk melakukan “reformasi”.

Pengambilalihan Taliban atas Afghanistan tersebut tak lepas dari kepergian pasukan asing pimpinan AS dari negara itu.

Baca juga: MENENGOK 100 Hari Pertama Taliban Menguasai Afghanistan: Apa yang Terjadi?

Baca juga: UPDATE Kondisi Afghanistan: Taliban Mulai Bayar Gaji Pegawai Negeri

Wanita Terus Lakukan Protes

Kerumunan perempuan berbaris melalui ibu kota Afghanistan.

Selain menyerukan hak-hak perempuan untuk dihormati, mereka juga menuduh pihak berwenang Taliban diam-diam membunuh tentara yang melayani bekas pemerintah yang didukung AS.

Dilansir Tool News, pada Selasa (28/12/2021), sekitar 30 wanita berkumpul di dekat sebuah masjid di pusat Kabul.

Mereka berbaris beberapa ratus meter meneriakkan "keadilan, keadilan" sebelum dihentikan pasukan Taliban.

Taliban berusaha mencegah wartawan meliput pawai, yang diorganisir melawan “pembunuhan misterius terhadap orang-orang muda, terutama mantan tentara negara itu”.