Klaim Luhut dan Cak Imin Soal Big Data Pendukung Penundaan Pemilu Disebut Manipulasi Informasi

Dengan asumsi 0,055 persen pengguna ikut membahas isu ini, maka, hanya ada 77.000 akun yang ikut terlibat dalam perbincangan penundaan pemilu.

"Jadi impossible ada 110 juta yang ikut aktif bicara, kecuali dimarkup 1.000 kali lebih datanya," kata dia.

Manipulasi informasi

Sementara, Direktur Eksekutif Indo Strategic Ahmad Khoirul Umam menilai, klaim Luhut yang menyebut adanya Big Data yang menyebutkan 110 juta warga ingin Pemilu 2024 ditunda merupakan manipulasi informasi.

Umam mengatakan, jika memang data itu benar, lebih baik dibuka kepada publik.

"Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas manipulasi informasi. Big Data 110 juta orang tidak merepresentasikan apapun. Dibuka saja datanya," kata Umam dalam sebuah diskusi daring, Minggu (13/3/2022).

Menurut Umam, hampir semua lembaga survei menyatakan mayoritas masyarakat tidak setuju perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu.

Tidak ada survei yang mengonfirmasi Big Data yang disebut Luhut itu.

"Setahun lalu, saya melakukan survei dan 80 persen menolak perpanjangan masa jabatan. Tapi kemudian digunakan bahasa yang sumir, Big Data," ucapnya.

Umam mengatakan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan pemilu memang dilakukan secara sistematis.

Dia menduga usulan ini terus digulirkan oleh orang-orang di lingkaran kekuasaan.

Temuan survei Sebelumnya, hasil survei berbagai lembaga memperlihatkan bahwa mayoritas responden ingin pemilu tetap digelar di 2024.

Ini tak sejalan dengan klaim Muhaimin maupun Luhut yang menyebutkan sebaliknya.

Hasil survei Litbang Kompas awal Maret 2022 misalnya, menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat menginginkan pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

"Sebanyak 62,3 persen setuju pemilu tetap digelar 14 Februari 20244," demikian hasil survei Litbang Kompas yang dikutip dari Kompas.id, Senin (14/3/2022).