Napi Geng Pemerkosa dan Anti-Islam di India Dapat Remisi, Para Korban Ketakutan

Mahkamah Agung India telah memerintahkan penyelidikan federal atas kasus tersebut oleh Biro Investigasi Pusat (CBI).

Pada tahun 2004, pengadilan tinggi memerintahkan agar persidangan dipindahkan dari Gujarat ke Maharashtra setelah Bilkis menuduh adanya ancaman pembunuhan dari terdakwa.

Sebuah pengadilan khusus Biro Investigasi Pusat memvonis 13 terdakwa pada tahun 2008, menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada 11 orang atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan beramai-ramai.

Setelah pertempuran selama 17 tahun, Mahkamah Agung pada tahun 2019 memberikan kompensasi kepada Bilkis sebesar lima juta rupee India atau 63.000 dolar AS.

BJP terlibat pembebasan geng pemerkosa

Pengacara yang berbasis di New Delhi Mehmood Pracha mengatakan kepada Al Jazeera bahwa itu adalah satu lagi bukti keterlibatan para terpidana dengan kepemimpinan politik Partai Bharatiya Janta (BJP) yang berkuasa.

“Mereka terlibat dalam pembantaian Gujarat terhadap komunitas Muslim. Dan sekarang mereka (pemerintah) menepati janji yang telah mereka buat kepada para penjahat, pelaku, dan kader mereka dalam kasus (kerusuhan Gujrat) bahwa mereka akan melindungi mereka dari semua tuntutan hukum dan itulah yang mereka lakukan sampai saat ini," katanya.

“Ini adalah pesan untuk semua yang mencari keadilan bahwa Anda harus memiliki dukungan hukum yang baik. Kecuali Anda memiliki tim hukum yang baik dan Anda bertekad untuk memperjuangkan hak-hak Anda, mendapatkan keadilan terutama di bawah rezim saat ini menjadi semakin sulit.”

Dalam sebuah pernyataan, Asosiasi Wanita Progresif Seluruh India (AIPWA) mengecam keputusan pemerintah Gujarat.

Dikatakan keputusan untuk membebaskan pemerkosa Bano membuat orang-orang tersebut dan pengikut mereka berani untuk bertindak atas ancaman mereka.

“Penghukuman pembunuh komunal dan pemerkosa bagaimanapun juga merupakan penyimpangan di India, bukan aturannya. Apakah remisi tersebut bermaksud untuk mengembalikan aturan impunitas bagi para pembunuh dan pemerkosa komunal?” kata pernyataan itu.

“Akankah Perdana Menteri Modi dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah mengomentari keputusan ini? Apakah kita benar-benar percaya bahwa keputusan ini diambil tanpa restu dari dua pemimpin tertinggi BJP ini?” itu bertanya.

Dalam pernyataannya, AIPWA mengatakan keputusan untuk membebaskan 11 terpidana itu terjadi pada hari India merayakan 75 tahun kemerdekaan dari kekuasaan Inggris.

"Hari itu menjadi hari yang memalukan bagi setiap wanita India karena BJP yang berkuasa memilih untuk menjadikannya hari untuk membebaskan pemerkosa Bilkis," kata pernyataan itu.

“Hari ini, sudah menjadi hal biasa bagi supremasi Hindu untuk secara terbuka menyerukan genosida dan pemerkosaan terhadap Muslim tanpa konsekuensi apa pun.”(Tribunpekanbaru.com).