Ketua DPRD Pelalawan Geram Banyak Proyek Fisik di Bawah 50 Persen Padahal Sudah Akhir Tahun 2022

Baharudin menyayangkan apabila banyak proyek yang mangkrak lantaran tidak tuntas dikerjakan kontraktornya.

Pemda akan rugi karena anggaran telah terpakai tapi bangunan tak selesai.

Masyarakat tentu lebih dirugikan lagi, karena tak bisa menikmati pembangunan dan malah terhambat akibat proyek terbengkalai di wilayah pemukimannya.

Untuk menganggarkan proyek mangkrak tidak bisa serta Merta di tahun selanjutnya, sebab anggaran telah diketuk palu dan perlu perhitungan sesuai aturan.

Dewan merasa kecewa lantaran APBD tahun 2022 telah disahkan jauh hari sebelumnya yakni pada akhir November 2021 silam.

Anggaran yang seharusnya bisa dipergunakan mulai awal tahun 2022 dan proses tender dimulai, ternyata meleset dari perkiraan.

OPD baru bisa melelang paket pekerjaan fisik mulai Bulan Juni, di mana Pelalawan dilanda cuaca ekstrem secara berkala dan curah hujan yang tinggi berlanjut sampai akhir tahun.

Hal inilah yang membuat banyak proyek yang terbengkalai dan gagal dinikmati masyarakat.

"Saran kami dari proyek yang ada saat ini segera digesa Kontraktor. Jika masih terkejar, perpanjang waktunya. Tapi kalau sudah kritis, ambil kebijakan sesua aturan," ujar legislator asal Pangkalan Kuras ini.

Pria yang akrab disapa Bahar ini menekankan, pemda harus belajar dari kesalahan-kesalahan pada tahun 2022 ini, sebagai gambaran dan evaluasi ke tahun 2023.

APBD tahun depan telah disahkan dan penggunaannya harus dipercepat agar kondisi serupa tak terulang lagi.

Realisasi Anggaran Masih 60,62 Persen

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Devitson Saharuddin mengakui serapan anggaran masih minim pada akhir November lalu.

Berdasarkan data laporan realisasi APBD 2022 bulan lalu, realisasi anggaran masih 60,62 persen.

Persentasi itu setara dengan Rp 1.162.093.151.200,30 dari total APBD sebesar Rp 1.916.975.102.815.