DPRD Minta Anggaran UHC Dipastikan Cukup Tahun Depan, Jangan Ada Lagi Puskesmas Suruh Warga Pulang

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ada kekhawatiran warga Kota Pekanbaru, terkait kelanjutan program Universal Health Coverage (UHC) tahun 2024.

Berkaca pengalaman dari beberapa warga, yang sempat ditolak Puskesmas karena masih ada tunggakan di BPJS, apakah tahun depan akan terjadi hal yang sama.

Padahal, janji di program UHC hanya dengan membawa KTP bisa dilayani berobat, ternyata tidak sepenuhnya diterima Puskesmas, dan beberapa rumah sakit di Kota Pekanbaru.

Keluhan ini juga sempat disampaikan beberapa warga, saat reses Anggota DPRD Pekanbaru.

"Jangan hanya pernyataan saja bawa KTP, warga bisa berobat. Kenyataannya, banyak warga ditolak. Warga masih diharuskan memenuhi persyaratan tambahan, seperti tidak memiliki tunggakan sebagai peserta BPJS, serta harus melunasi kewajiban tersebut sebelum mendapatkan pelayanan," kata Anggota DPRD Pekanbaru Sigit Yuwono ST, Jumat (24/11/2023) kepada Tribunpekanbaru.com.

Seharusnya, program UHC ini semangat awal diluncurkannya oleh pemerintah, agar masyarakat mendapatkan pelayanan di Puskesmas, dan menjadi garda terdepan.

Namun belakangan masyarakat tidak puas, karena janji layanan UHC dengan menggunakan KTP sebagai satu-satunya syarat, tidak terwujud.

Mereka masih diharuskan memenuhi persyaratan tambahan, seperti tidak memiliki tunggakan sebagai peserta BPJS.

Harus melunasi kewajiban tersebut sebelum mendapatkan pelayanan.

"Keluhan ini harus segera diatasi Pemko Pekanbaru. Pastikan anggarannya tahun depan cukup. Karena sejak diluncurkan, masih ada keluhan masyarakat. Bahkan jadi polemik dan membingungkan masyarakat," tambahnya.

Politisi senior Demokrat ini mendesak Pemko, untuk memastikan anggaran UHC ini tahun depan.

Jangan sampai semangat program UHC ini seharusnya menjadi jaminan kesehatan yang adil, namun kenyataannya masih belum sesuai dengan harapan.

Jangan ada lagi Puskesmas atau rumah sakit yang menyuruh masyarakat pulang lagi, karena alasannya tunggakan BPJS.

"Sebenarnya implementasi UHC ini harus jujur. Puskesmas juga harus bersikap jujur dan adil dalam melayani masyarakat," ujarnya.

" Jangan disuruh masyarakat bolak-balik ke BPJS tanpa alasan yang jelas. Ini harus ditindaklanjuti Diskes. Sehingga jangan terkesan memberikan layanan setengah hati," katanya.

( Tribunpekanbaru.com / Syafruddin Mirohi )