PPDB Riau, DPRD Minta Wali Murid Waspada Calo Bergentayangan Jelang PPDB di Pekanbaru

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Momen Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), selalu dimanfaatkan oknum calo, untuk mendapatkan rupiah. Modusnya bisa membantu untuk meloloskan masuk di sekolah tertentu. Ini juga pernah terjadi di Kota Pekanbaru.

Bahkan sang calo tak segan-segan menawarkan dan memastikan, bisa meloloskan di sekolah mana pun. Tentunya, sesuai dengan sejumlah uang yang diminta. Kondisi ini tidak boleh terjadi lagi.

"Memang PPDB tahun ini sudah dekat. Ini yang kita wanti-wanti dari para orangtua, agar mewaspadai calo untuk anak masuk sekolah. Kami sengaja mengingatkan dari sekarang, karena biasanya para calo gentayangan mencari mangsa," kata Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Zulkarnain MSi, Minggu (21/4/2024) kepada Tribunpekanbaru.com.

Lebih nekad lagi, tambahnyq, kini bahkan para calo yang notabenenya mengaku-ngaku dekat dengan orang dinas atau pihak sekolah, tak segan-segan meminta sejumlah uang kepada calon wali murid.

Baca juga: Disdik Pekanbaru Gandeng Tiga OPD Optimalkan PPDB Tahun 2024

Karenanya, Komisi III mengingatkan, agar masyarakat tidak terlalu percaya, dengan orang yang mengaku menjamin anak-anaknya, diterima di sekolah yang dituju.

"Sebenarnya, modus oknum itu sekarang banyak, menjual-jual nama orang dinas, bahkan Anggota Dewan juga tak segan-segan mereka jual. Maka kita minta masyarakat hati-hati," harapnya.

Para orangtua biasanya percaya dengan rayuan para oknum ini. Karena biasanya oknum calo tersebut berkeliling menawarkan jasa, bahkan pakai pihak lain. Tidak hanya menjamin, oknum tersebut juga nanti akan berpura-pura menelepon pejabat dinas, atau pihak sekolah.

"Lebih baik percaya dengan kemampuan anak sendiri," kata Ketua PPP Pekanbaru ini lagi.

Politisi senior ini justru fokus kepada wali murid SMP Negeri. Sebab, selain banyaknya saingan di wilayahnya, juga keberadaan SMP Negeri juga masih minim.

"Himbauan kami ini jangan dianggap enteng. Itu tadi, jika memang tidak masuk anaknya, jangan dipaksa. Apalagi mencari orang untuk meloloskan. Khawatirnya nanti, uang hilang anak tak masuk negeri juga. Lebih baik cari sekolah swasta terdekat, yang biayanya terjangkau," sarannya.

Kepada Disdik dan sekolah, lanjutnya, kolaborasi dengan Kemenag harus dilakukan. Sebab, minat tamatan MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) ke sekolah umum negeri (SMPN). Begitu juga sebalik, dari SDN ke MTSN. Makanya, ini harus didudukkan bersama, sehingga bisa diatasi soal daya tampung di masing-masing sekolah.

Lebih dari itu, politisi senior PPP ini juga menyarankan perlu juga dipikirkan soal zonasi. Sebab, keterbatasan sekolah karena tidak ada anggaran pembangunan sekolah baru, namun Rumbelnya bisa ditambah. Setelah itu, antar sekolah juga bisa juga kolaborasi. Selama ini kan hanya Disdik selaku leading sektor saja yang selalu memikirkan.

(Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).