Begini Curahan Hati Peserta Aksi Semen Kaki di Kantor BPN Riau Pekanbaru

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Sebanyak enam warga dari Kecamatan Balai Jaya, Kecamatan Rokan Hilir melakukan aksi semen kaki di depan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Riau, Pekanbaru Rabu (31/7/2024).

Sementara itu, ada puluhan warga lain yang menemani aksi mereka, setiap warga yang melakukan semen kaki memegang sebuah poster yang menceritakan curahan hatinya.

Seperti satu tulisan pada poster yang dipegang seorang ibu-ibu peserta aksi semen kaki.

'Saya Lisa, seorang janda dengan tiga orang anak. Pekerjaan saya sehari-hari mengutip brondolan di kebun PT Salim Ivomas Pratama. Saya tahu pekerjaan saya salah, saya menyadari resikonya tertangkap dan dipolisikan. Tak jarang saya dikejar satpam, tapi itu lebih baik daripada anak saya tidak bersekolah. Saya hanya ingin kesempatan memiliki lahan. Sehingga anak saya tak perlu khawatir ibunya masuk penjara dan mereka berhenti sekolah,'

Poster-poster senada yang berisi curahan hati warga itu dipegang oleh masing-masing massa aksi.

Sebelumnya, mereka sampai ke Pekanbaru sehari yang lalu, selanjutnya datang ke ke Kantor Kanwil BPN Riau sekitar jam 6 pagi.

Meskipun diguyur hujan, massa tetap semangat menjalankan aksinya. Aksi semen kaki dilakukan di dalam kotak kayu, seluruh kaki disemen hingga di atas mata kaki sambil duduk dan memegang poster.

Baca juga: Perwakilan Massa Aksi Semen Kaki Temui Pihak Kanwil BPN Riau, Ini Hasilnya

Baca juga: Breaking News: Massa Gelar Aksi Semen Kaki di Depan Kantor BPN Riau Pekanbaru, Ini Tuntutannya

Seorang peserta aksi, Mila yang merupakan warga Kecamatan Balai Jaya, Kecamatan Rokan Hilir menceritakan bahwa ia telah tinggal di sana dari tahun 1986.

Namun sejak itu ia belum mendapatkan plasma yang ia rasa sudah menjadi haknya.

"Selama itu memang tidak ada dikeluarkan, dari tahun 86 kami sudah di sana, bisa dibilang kami anggotanya (perusahaan, red) juga," ujarnya.

Mila berharap agar pihak perusahaan bisa mengeluarkan plasma sehingga masyarakat bisa mengolah lahannya sendiri.

Selama aksi semen kaki tersebut, sejumlah perwakilan massa aksi menemui pihak Kanwil BPN Riau.

Setelah pertemuan selesai sekitar jam 10.00 WIB, seorang perwakilan Kanwil BPN Riau lalu membongkar semen yang belum kering di kaki peserta massa aksi dengan sendok semen, sekaligus menandakan aksi telah berakhir.

Disampaikan pendamping hukum massa aksi, Indra Lukman Siregar, dari hasil pertemuan dengan Kanwil BPN Riau, diketahui bahwa hak guna usaha (HGU) PT Salim Ivomas Pratama Tbk telah berakhir pada 31 desember 2023 lalu.

Sementara itu terhadap proses perpanjangannya belum ada ditindaklanjuti karena belum memenuhi kelengkapan syarat.

"Salah satu yang tidak terpenuhi kelengkapan syaratnya adalah mengenai bukti pelaksanaan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan tiga hal, adanya dokumen SK CPCL (calon petani/calon lahan) yang diterbitkan bupati, yang kedua adanya alokasi minimum 20 persen beserta realisasinya, yang ketiga adanya perjanjian kemitraan dengan kelembagaan pekebun bagi masyarakat sekitar, itu tidak ada," jelasnya

Menurut Indra, aksi ini bukan menuntut apa yang menjadi hak perusahaan, tapi apa yang menjadi hak masyarakat.

"Perusahaan boleh saja mengelola tanah negara tapi perusahaan harus mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan oleh undang-undang yang mana harus memenuhi alokasi 20 persen dalam bentuk plasma," ujarnya lagi.

Diberitakan sebelumnya, massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Sipil Rokan Hilir menggelar aksi semen kaki di depan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Provinsi Riau, Pekanbaru.

Ada enam warga Kecamatan Balai Jaya, Kecamatan Rokan Hilir yang melakukan aksi semen kaki tersebut.

Dalam tuntutannya, massa aksi meminta Kepala Kanwil BPN Riau untuk menolak perpanjangan hak guna usaha (HGU) PT Salim Ivomas Pratama Tbk yang menurut massa aksi terbukti tidak melaksanakan fasilitasi pembangunan kebun bagi masyarakat sekitar.

Disampaikan Indra, Aksi itu merupakan simbol bahwa pihaknya tidak akan beranjak sebelum mendapatkan kepastian.

"Kami datang ke BPN karena ada surat balasan dari BPN 20 juni 2024 yang kami terima yang menyatakan bahwa PT Salim Ivomas telah memberikan persyaratan perpanjangan HGU nya mengenai fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar," ujarnya.

Dilanjutkan Indra, ternyata pihaknya mendapatkan bukti bahwa SK calon petani/calon lahan (CPCL) yang dikeluarkan pemerintah daerah maupun dinas yang membidangi perkebunan belum ada.

"Alokasi lahan itu juga tidak ada, SK CPCL yang dilampirkan oleh PT Ivomas hanya SK CPCL mengenai SK peremajaan sawit rakyat (PSR) Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang berbeda tupoksinya dengan fasilitasi pembangunan kebun masyarakat yaitu plasma," jelas Indra.

Karena itu, lanjut Indra, pihaknya datang ke Kantor BPN Riau untuk memastikan apa yang dilampirkan oleh PT Salim Ivomas Pratama TBK benar atau tidak.

"Ternyata hasilnya di dalam bahwa semuanya itu hal yang bersifat dugaannya manipulatif, maka daripada itu kami menolak seluruh proses perpanjangan HGU PT Salim apabila hak masyarakat untuk mendapatkan plasma 20 persen minimum yang akan ditunaikan untuk masyarakat belum terpenuhi," tambahnya.

( Tribunpekanbaru.com/Theo Rizky )