Warga Tuding Triliunan Hasil Sawit TORA dari Jokowi di Senama Nenek Kampar Riau Tak Transparan

"Masyarakat tidak pernah tahu untuk apa kegunaan uang hutang tersebut dan masyarakat tidak pernah diberikan rincian hutang oleh Ketua KNES, meskipun sudah berkali-kali diminta," ungkapnya. 

Oleh karena ketidaktransparanan itu, lanjut dia, Ninik Mamak Datum Bandaro mengadu ke Pemerintah Kabupaten Kampar, Kepolisian Resor Kampar hingga Kepolisian Daerah Riau dan Pemerintah Provinsi. 

Suroto mengisahkan, pada 2023 lalu, masyarakat nekat memanen sendiri karena desakan ekonomi.

Tindakan ini juga didorong bagi hasil yang mereka peroleh tidak wajar. 

"Jumlahnya terlalu kecil rata-rata hanya 900.000,- per bulan per kapling (1,8 ha ). Bahkan pada September 2023, masyarakat pemilik kebun cuma menerima bagi hasil 350.000," katanya.

Menurut dia, nilai bagi hasil ini kontras dengan idealnya. Mestinya masyarakat menerima Rp4 juta sampai Rp4,5 juta per bulan. 

Ia mengemukakan, kontrak kemitraan dengan PTPN akan berakhir pada Desember 2024. Warga menolak jika PTPN memperpanjang kerjasama pengolahan kebun dengan KNES. (Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)