Paslon Afni-Syamsurizal Bertekad Kurangi Pengangguran dan Kemiskinan di Siak, Maksimal Kelola KTIB

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pasangan calon (Paslon) Bupati- Wakil Bupati Siak, Afni Z-Syamsurizal menyampaikan tanggapannya atas pertanyaan terkait masalah yang ada di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB), dalam debat publik di Hotel Pangeran Kota Pekanbaru,  Sabtu (2/11/2024).

Pertama, Afni menyampaikan soal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

"Kalau PDRB tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi, kalau dirunut lagi ke bawah itu ternyata penggerak sektor ekonomi tidak sama dengan pertumbuhan PDRB. Karena ada hal penting di kawasan industri ini, harusnya masuk jadi tidak masuk," kata Afni.

Baca juga: Debat Pilkada Siak, Paslon Afni-Syamsurizal Kompak Kenakan Busana Melayu Hitam Motif Kuning Emas

Baca juga: Soroti BUMD di Siak, Paslon Nomor Urut 1 Irving-Sugianto Akan Jadikan PT BSP Profesional

Lanjut dia, KITB harusnya lebih 'ramah' dan memudahkan investor dalam berinvestasi.

Ia berujar, pihaknya telah bertemu dengan sejumlah kalangan investor di KITB.

Menurutnya, mereka mengaku ada regulasi yang menyulitkan. Dalam artian, kemudahan yang diberikan pemerintah pusat,  tapi nyatanya sulit direalisasikan di tingkat pemerintah kabupaten.

"Untuk itu jika kami menjabat Bupati dan Wakil Bupati Siak, kami akan mengurangi pengangguran dan kemiskinan salah satunya dengan meningkatkan sektor UMKM, dengan hidupnya kembali KITB ini, ramah terhadap investor, betul-betul kita selesaikan tumpang tindih dan hal-hal yang membuat KITB tidak berjalan dengan maksimal," luasnya.

Afni mengungkap, ada beberapa perusahaan yang sudah hengkang dari kawasan KITB.

Namun ia yakin, dengan program yang ditajanya jika terpilih jadi Bupati dan Wakil Bupati, KITB akan mampu untuk bangkit.

Calon Wakil Bupati Syamsurizal menambahkan, pihaknya menawarkan kemudahan bagi perusahaan untuk berinvestasi di KITB.

"Perusahaan itu bekerja dulu baru terima uang, jangan terima uang dulu baru bekerja. Jadi artinya kita tidak ingin perusahaan tidak profesional. Prinsip kawasan industri itu pengelolaan bukan jual tanah," tegasnya. (Tribunpekanbaru.com/Rizky Armanda)