Terobosan Terakhir Pj Wali Kota Pekanbaru Sebelum Terjaring OTT KPK: Risnandar Bentuk BLUD Sampah

TRIBUNPEKANBARU.COM - Sebelum Terjaring OTT KPK, Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa membentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk mengelola sampah.

Adapun pengelolaan sampah di Kota Bertuah kerap menjadi polemik.

Pada Selasa (12/11/2024) kemarin, Ia mengatakan BLUD akan berjalan setelah melantik Kepala UPT Pelayanan Persampahan yang baru.

"InsyaAllah tahun 2025 akan kita jalankan proses ini," terangnya melansir pekanbaru.go.id.

Kelembagaan BLUD Persampahan harus segera terbentuk.

Ia mendorong agar pekan ini sudah ada pola kerja dan SOP kerja terhadap pelaksanaan hingga kelurahan maupun di tingkat RT dan RW.

"Sekda dan tim bakal membahas tentang pola kerja yang melibatkan unsur kelurahan hingga RT dan RW," terangnya.

Dirinya belum memastikan apa proses lelang pihak ketiga bakal berlangsung dalam waktu dekat.

Kerjasama dengan pengelola pihak ketiga juga hampir habis masa kontraknya.

"Teknisnya nanti kita bicarakan, saya kembalikan ke pak sekda teknisnya. Tugas saya dalam pembentukan BLUD sudah selesai," ulasnya.

Risnandar mengatakan bahwa pemerintah kota bakal melakukan penyesuaian dengan merubah zona angkutan sampah yang ada kontrak.

Ia menyebut hal itu juga rangkaian evaluasi terhadap pengelolaan sampah selama ini.

Dirinya mendorong agar pembentukan BLUD Persampahan segera dilakukan.

Adanya BLUD tentu ada pengelolaan sampah secara internal.

"Ini bagian evaluasi juga terhadap pengelolaan sampah selama ini," ungkapnya.

Baca juga: Kemendagri Sudah Tahu Info KPK OTT Pj Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa, Tunggu Keterangan Resmi

Baca juga: 6 Bulan Bertugas, Pj Walikota Pekanbaru Risnandar Mahiwa Terjaring OTT KPK, Ini Track Recordnya

OTT KPK

Diinformasikan bahwa  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Pekanbaru, Riau, Senin (2/12/2024).

Salah satu pihak yang ditangkap adalah Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru Risnandar Mahiwa.

"Iya benar, penangkapan terhadap Pj. Walkot Pekanbaru," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak kepada wartawan.

Sementara, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyebutkan para pihak yang terjaring dalam OTT, termasuk Risnandar Mahiwa sedang dilakukan pemeriksaan.

"Tim KPK masih melakukan proses pemeriksaan selama 1x24 jam. Mohon bersabar lebih dahulu nanti setelah selesai akan kami sampaikan kepada masyarakat," kata Ghufron kepada wartawan, Senin (2/12/2024).

Risnandar lahir di Luwuk, Sulawesi Tengah, 6 Juli 1983.

Ia menjadi Pj Wali Kota Pekanbaru sejak Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendagri Nomor 100.2.1.3-1122 tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

Risnandar menggantikan Muflihun yang juga sebelumnya menjabat penjabat wali kota.

Wali kota terpilih Pekanbaru diketahui dilantik pada 10 Februari 2024.

Risnandar selain menjabat Pj Wali Kota Pekanbaru, juga menjabat Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.

Selain itu, Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum (PUM).

Dalam karir sebagai PNS, ia berpangkat/golongan Pembina Utama Muda (IV/c). 

Risnandar tercatat pernah menyelesaikan pendidikan D-4 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/STPDN (2006).

Kemudian, Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (2009). 

Adapun riwayat jabatan Risnandar Mahiwa selama berkarir sebagai Pegawai Negeri Sipil di antaranya:

• Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri merangkap sebagai Plh Sesditjen Politik dan Pemerintah Umum, pada tahuj 2022 sampai dengan sekarang.
• Plt Direktur Organisasi Kemasyarakatan, pada tahun 2021 hingga 2022.
• Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun 2018.
• Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun 2016 hingga 2018.
• Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran pada Bagian Perencanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri pada tahun  2015 hingga 2016.
• Kepala Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri pada tahun 2012 hingga 2015.
• Pelaksana/Staf Sub Bagian Penyusunan Progam dan Anggaran Bagian Perencanaan pada Sekretariat Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kemendagri pada tahun 2011 hingga 2012.
• Lurah Soho, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, pada tahun 2010 hingga 2011.

(TRIBUNPEKANBARU.COM)