Ratusan Tenaga Kesehatan Sukarela Direkrut di Kampar, Tapi Tak Bisa Daftar PPPK, Siapa yang Salah?

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Polemik keberadaan Tenaga Kesehatan Sukarela (TKS) di Kampar bergulir saat penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Nasib mereka di ujung tanduk.

Penerimaan PPPK sedianya menjadi angin segar bagi kelanjutan nasib mereka yang bekerja sebagai Non Aparatur Sipil Negara (Non-ASN).

Tetapi mereka terganjal aturan persyaratan administrasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Tribunpekanbaru.com, nama mereka memang tercatat di Sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).

Tetapi tampaknya tidak serta merta menjadi modal mereka untuk dapat mengikuti seleksi PPPK.

Kepala Dinas Kesehatan Kampar, Asmara Fitrah Abadi menyebutkan, ada 200 lebih TKS yang tersebar di Puskesmas se-Kampar.

Mereka diangkat oleh Kepala Puskesmas masing-masing. 

"(Pengangkatan TKS) Ini sudah bertahun-tahun. Masalah lama juga. Ada sekitar 200 orang lebih," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (5/1/2025) petang. 

Ia tidak tahu pasti jumlahnya. Sebab, kata dia, kemungkinan ada yang sudah tidak aktif meski nama mereka ada dalam SDMK.

Baca juga: Pendaftaran PPPK Non-ASN Tinggal Sehari, Bagaimana Nasib Tenaga Kesehatan Sukarela?

Menurut dia, pendaftaran ke SDMK itu dilakukan oleh masing-masing TKS. 

Ia mengakui, penggajian mereka tidak masuk dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Sebab gaji mereka bersumber dari Puskesmas itu sendiri. 

Mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangkinang ini tidak tahu persis dengan sistem perekrutan dan pengangkatan TKS selama beberapa tahun terakhir.

Ia belum memimpin instansi kesehatan.