Dana Pusat Mulai Mengalir, Pemkab Siak Bergerak Menata Ulang Keuangan Daerah

TRIBUNPEKANBARU.COM, SIAK– Ada secercah harapan yang mulai terasa di ruangan kerja Pemkab Siak. Setelah sempat diliputi kekhawatiran soal tunda bayar dan tunggakan dana dari pusat, kabar baik akhirnya datang. 

Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk tahun anggaran 2024 mulai menunjukkan progres yang menggembirakan.

Wakil Bupati Siak, Husni Merza, tersenyum optimis saat menyampaikan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat telah cair 100 persen. Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) sudah menyusul hingga 98 persen.

“Ini progres yang cukup positif. Walau belum seluruhnya tuntas, kita bersyukur dana yang sangat dibutuhkan daerah sudah mulai mengalir,” kata Husni.

Namun demikian, Pemkab Siak masih harus berhadapan dengan bayang-bayang tahun lalu. Masih tersisa lebih dari Rp175 miliar tunggakan pusat dari 2023 yang belum masuk ke kas daerah. Belum lagi DBH pajak dari provinsi tahun ini yang mandek di angka Rp57 miliar.

“Kita juga menghadapi realisasi Dana PI yang masih jauh dari target. Dari Rp156 miliar, baru Rp70 miliar yang bisa kita terima,” sambungnya.

Baca juga: Masyarakat Desak Pemkab dan DPRD Siak Selesaikan Krisis Keuangan

Baca juga: Ketua Gerindra Siak Androy Minta Semua Hormati Proses di MK Terkait Sengketa PSU Pilkada Siak

Walau demikian, Husni memilih melihat dari sisi optimis. Untuk awal tahun 2025 saja, capaian DBH sudah menyentuh angka 24 persen dan DAU 30 persen. 

“Memang masih dini, tapi ritmenya sudah terlihat,” ujar dia.

Lalu bagaimana pemerintah daerah menyikapi kondisi keuangan yang belum sepenuhnya pulih? Strategi efisiensi dan penyesuaian jadi jawabannya. Husni menegaskan, prioritas tetap pada layanan publik dan operasional pemerintahan. Gaji pegawai, honorarium, dan perjalanan dinas jadi hal yang didahulukan.

“TPP kemungkinan akan kita sesuaikan waktunya, tapi pelayanan publik tidak boleh terganggu,” tegasnya.

Lebih jauh, Pemkab Siak memastikan akan terus terbuka kepada masyarakat terkait kondisi keuangan daerah. Transparansi dan komunikasi, kata Husni, menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik.

“Kita tidak tinggal diam. Kami terus memperjuangkan hak daerah, sembari memastikan pelayanan dan pembangunan tetap berjalan,” tutupnya.

( Tribunpekanbaru.com/mayonal putra)