DPMD Kampar Ungkap Pemerintah Desa Tak Prioritaskan Dana Desa untuk Kebencanaan

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kampar, Lukmansyah Badoe mengungkap anggaran penanganan bencana pada Pemerintah Desa. 

Ia menyebutkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak memprioritaskan keperluan mitigasi bencana pada tahun 2025 ini.

Hal ini tercermin dari regulasi skala prioritas Dana Desa (DD).

Berbeda dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) tahun 2023.

Anggaran untuk bidang mitigasi bencana masuk dalam daftar skala prioritas pengalokasian DD. 

"Tahun ini (kebencanaan) memang tidak masuk skala prioritas DD. Tidak seperti Permendes tahun 2023, yang termasuk itu (skala prioritas)," ungkapnya kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (30/7/2025).

Baca juga: Agustus Puncak Kemarau, Modifikasi Cuaca Dinilai Efektif Atasi Karhutla di Kampar, Ini Alasannya

Baca juga: BPBD Kampar Waspadai Potensi Longsor yang Tinggi saat Hujan Setelah Kemarau, Ini Alasannya

Oleh karena itu, kata dia, tak ada penekanan bagi pemerintah desa agar mengalokasikannya.

DPMD juga tidak melakukan pemantauan secara fokus dan evaluasi terhadap pengalokasiannya pada APBDes 2025. 

Meski begitu, ia menyebutkan, ada beberapa desa yang tetap menganggarkannya.

Hal itu tergantung musyawarah dan kondisi keuangan desa masing-masing. 

"Di APBDes memang ada bidang kebencanaan. Tinggal desa apakah menganggarkannya. Besarannya sesuai musyawarah desa," katanya. 

Ia mencontohkan bentuk penganggaran tersebut. Misalnya, menyediakan bantuan sembako.

Ada juga dalam bentuk barang, seperti pengadaan mesin pompa.

(Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)