UPDATE Demontrasi Warga Pati: Bupati Sudewo Tolak Mundur, DPRD Gelar Paripurna Hak Angket

Tegaskan Akan Memperbaiki Kinerja

Sudewo mengakui bahwa peristiwa ini menjadi pembelajaran penting bagi dirinya yang baru beberapa bulan menjabat sebagai bupati.

Ia berjanji akan melakukan perbaikan ke depan.

“Yang terpenting sudah berjalan, ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya, karena baru beberapa bulan menjabat sebagai bupati. Banyak hal yang harus kami benahi ke depan,” tuturnya.

Ia juga mengajak warga Pati untuk menjaga persatuan dan tidak terprovokasi.

“Masyarakat Pati menjaga soliditas, menjaga kekompakan, jangan sampai terprovokasi oleh siapa pun. Kabupaten ini milik semua warga, yang harus menjaga bersama. Mudah-mudahan ini kejadian terakhir, tidak terulang lagi, sehingga pembangunan bisa berjalan lancar,” tambahnya.

Gubernur Jateng: Ikuti Prosedur, Jangan Anarkis

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa desakan mundurnya bupati harus mengikuti prosedur DPRD.

“(Bupati diminta mundur?) Ya itu tanyakan ke sana. Mekanismenya harus DPRD,” ucap Luthfi.

Ia mengingatkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum adalah hak warga negara, tetapi tidak boleh dilakukan secara anarkis, memaksa, atau mengganggu ketertiban umum.

Aksi Massa Tetap Memanas

Demonstrasi dimulai sejak pagi.

Massa membawa spanduk tuntutan, keranda bertuliskan “Keranda Penipu”, truk orasi, serta berbagai atribut protes.

Aksi ini dipicu kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen yang pernah diumumkan Sudewo, meski akhirnya dibatalkan.

Pernyataannya yang menantang warga untuk menggelar demo besar-besaran membuat kemarahan publik semakin meluas.