TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah pusat melalui kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI akan membangun mega proyek di Riau.

Anggaran untuk pembangunan proyek tersebut diproyeksikan menelan anggaran mencapai Rp 1,8 Triliun.

Mega proyek yang dimaksud adalah pembangunan jembatan penghubung dua Kabupaten.

Yakni Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti.

Jembatan ini akan menghubungkan dari Desa Ketam Putih, Kabupaten Bengkalis dan Desa Dakal di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Saat ini rencana pembangunan jembatan tersebut dalam tahap perencanaan.

Untuk melihat sejauh mana kesiapan daerah dalam mempersiapkan rencana pembangunan jembatan tersebut, Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Reni Ahiantini melakukan kunjungan ke Provinsi Riau, Senin (19/9/2023).

Baca juga: Jembatan Maut di Inhil Riau, Selalu Rusak Meskipun Sudah 2 Kali Dibangun

Baca juga: Flyover Retak, Anggota DPRD Sugeng Minta PUPR Cek Semua Bangunan Jembatan di Riau

Rombongan dari Kementerian PUPR ini bertemu dengan Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar guna membahas pembangunan jembatan penghubung Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti.

Usai bertemu dengan Gubri Syamsuar di rumah dinas Gubernur Riau, Jalan Diponegoro Pekanbaru, kepada awak media Reni mengatakan bahwa pemerintah akan melakukan pembangunan jembatan dari Ketam Putih, Bengkalis yang menghubungkan Dakal di Kepulauan Meranti.

“Pertemuan kami hari ini dengan bapak Gubernur yaitu membahas tentang rencana penyiapan pembangunan jembatan Ketam Putih ke Dakal. Yang nantinya itu menghubungkan pulau Bengkalis dan Meranti,” katanya.

Reni mengungkapkan, perkiraan anggaran yang akan di habiskan untuk pembangunan jembatan penghubung ini berkisar Rp1,8 triliyun.

Sehingga, perlu dilakukan tahapan lanjutan terkait persiapan teknisnya.

“Hitungan awal perkiraan anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 1,8 triliun. Tapi ini masih awal ya, kalau nanti sudah ada anggaran untuk lebih menyusun dokumen rencana teknik yang detail diharapkan kisarannya nanti tidak terlalu jauh," ujarnya.

Reni mengungkapkan, sebelum proyek ini dimulai, ada banyak persiapan yang harus dipersiapkan.

Tidak hanya dari pihak Kementerian PUPR saja tetapi melibatkan banyak pihak seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Kementerian Keuangan.