Mahfud MD Sebut Gaji Anggota DPR Capai Miliaran Per Bulan: Penghasilan DPR Itu Berlebihan

"Di luar ini kan ada uang reses, waktu jaman saya itu tiga bulan sekali sudah Rp42 juta tahun 2004. Dapat lagi uang berkunjung ke konstituen, dapat lagi setiap satu undang-undang, satu kepala itu Rp5 juta. Berapa Undang Undang dalam setahun, ini kecil banget Rp230 juta itu apa," sindir Mahfud MD.

"Waktu jaman saya ya, gajinya resmi memang pada waktu itu Rp4,8 juta gaji pokok. Kan ada tunjangan jabatan, kemudian istri, transportasi, rumah, dan sebagainya," terangnya.

Melihat data detail tunjangan gaji DPR RI, Mahfud MD membenarkan semuanya.

Namun nominal tersebut termasuk kecil karena tak semua detail yang diterima anggota DPR tak terlihat di dalamnya.

"Kecil kan? Anda gak tau aja ada tunjangan pembuatan Undang Undang. Kalau Anda sebagai Anggota DPR, setiap membahas satu Undang Undang, berhak melakukan study banding ke luar negeri," ungkap mantan Ketua MK tersebut.

Mahfud MD pernah menjadi anggota Pansus Undang Undang Pemilu tahun 2008.

Namun sebelum resmi disahkan, Mahfud MD dipindah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Sudah berpindah kantor, Mahfud MD mengaku mendapat tawaran study banding ke luar negeri.

Hal tersebut ditolak oleh Mahfud MD karena Undang Undang telah jadi dan bahkan ia sudah tak lagi menjadi anggota DPR.

"Sesudah saya jadi Ketua MK, utusan dari DPR dateng 'Pak, bapak milih kunjungan kerja ke mana?' 'Tentang apa?' 'DPR Pak, Undang Undang Pemilu'. Loh Undang Undang sudah selesai, ditawarkan untuk study banding. Dia bilang 'ini hak pak'. Saya coret, saya ndak mau," tegas Mahfud MD.

Mahfud MD pun enggan menerima honor terkait study banding tersebut yang dinilai cukup besar.

"Itu gede mas uang, uang ke luar negeri itu Dollar. Sudah dapat (pesawat) bisnis, hotel, uang sakunya gede juga," jelas politikus berusia 68 tahun tersebut.

Selain itu, Mahfud MD menceritakan pengalamannya tentang tunjangan rumah yang saat ini ramai diperbincangkan.

Kala ia menjabat sebagai wakil rakyat, rumah dinas yang ditempati harus direnovasi.

Akhirnya Anggota DPR jaman itu mendapat uang sewa rumah sebesar Rp12 juta per bulan.