Bukan Untuk Cari Laba, Jokowi Sebut Kereta Cepat Whoosh Dibangun untuk Investasi Sosial

TRIBUNPEKANBARU.COM - Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kini tengah jadi sorotan dengan beban utangnya.

Mantan Presiden RI Joko Widodo menegaskan kereta cepat Whoosh dibangun bukan untuk mencari keuntungan finansial, melainkan sebagai investasi sosial bagi masyarakat. 

Saat ditemui di Mangkubumen, Banjarsari, Kota Solo, pada Senin (27/10/2025), Jokowi menjelaskan pembangunan dan operasional Whoosh berawal dari masalah kemacetan parah yang telah melanda wilayah Jabodetabek dan Bandung selama 20 hingga 40 tahun terakhir.

“Dari kemacetan itu negara rugi secara hitung-hitungan. Kalau di Jakarta saja sekitar Rp 65 triliun per tahun. Kalau Jabodetabek plus Bandung kira-kira sudah di atas Rp 100 triliun per tahun,” ujar Jokowi.

Kerugian akibat kemacetan itu mendorong pemerintah membangun moda transportasi massal.

Seperti KRL, MRT, LRT, kereta bandara hingga Whoosh.

“Tujuannya agar masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi massal sehingga kerugian akibat kemacetan dapat ditekan,” jelas Jokowi.

Jokowi menegaskan bahwa prinsip dasar pembangunan transportasi massal adalah layanan publik, bukan mencari laba.

Baca juga: KPK Ditantang soal Proyek Whoosh: Mahfud MD Enggan Melaporkan tapi Siap untuk Bersaksi

Baca juga: Polemik Cicilan Utang Whoosh, Sosok Ini Pernah Ungkap Tak Setuju ke Jokowi: Apa Benar untuk Keadilan

“Prinsip dasar transportasi massal itu layanan publik, bukan mencari laba. Jadi, transportasi umum tidak diukur dari keuntungan finansial, tetapi dari keuntungan sosial,” tegasnya.

 Jokowi menambahkan, keuntungan sosial tersebut mencakup penurunan emisi karbon, peningkatan produktivitas masyarakat, pengurangan polusi, dan efisiensi waktu tempuh.

“Di situlah keuntungan sosial dari pembangunan transportasi massal. Jadi, kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian seperti MRT,” ujarnya.

Jokowi mencontohkan MRT Jakarta yang mendapat subsidi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sekitar Rp 400 miliar per tahun untuk rute Lebak Bulus–Bundaran HI.

“Jika seluruh jalur MRT selesai dibangun, diperkirakan subsidi bisa mencapai Rp 4,5 triliun per tahun,” jelasnya.

Ia menilai, mengubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum bukan hal mudah.