Dalam forum tersebut, Gubernur Abdul Wahid menyatakan sepakat untuk menanyakan langsung kepada Menteri ESDM mengenai realisasi penambahan split insentif 19 % yang sedang dinantikan PHR.
Direktur BUMD Riau Petroleum, Husnul Kausarian, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, SKK Migas, dan PHR dalam menjaga kelancaran operasional industri migas di Riau.
“Inisiasi Satgas kelancaran operasional sektor hulu migas oleh Gubernur merupakan langkah konkret dalam memperkuat koordinasi dan menyelesaikan berbagai kendala di lapangan,” jelasnya.
Sebagai mitra daerah, BUMD Riau Petroleum mendukung agar aktivitas hulu migas dapat terlaksana dengan baik dan memastikan penerimaan daerah tidak hanya berasal dari PI, tetapi juga dari multiplier effect ekonomi diantaranya PBB migas hingga CSR yang berdampak luas bagi masyarakat. (*)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.