Fitra Sebut KPK Harus Mengusut Tuntas Seluruh Jaringan Korupsi Proyek Infrastruktur di Riau

Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2024, Riau mencatat defisit anggaran beruntun pada 2024 dan 2025, serta menanggung tunggakan utang daerah sebesar Rp1,76 triliun.

Kondisi ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

Namun, ironi terjadi ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Gubernur Riau terkait dugaan pemerasan proyek infrastruktur.

Penangkapan tersebut memicu kemarahan publik, mengingat alokasi anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan di Riau tahun 2025 mencapai Rp455,9 miliar. 

Proyek infrastruktur dengan nilai besar dinilai rawan menjadi ladang korupsi, terlebih jika pelakunya adalah kepala daerah sendiri.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau menyebut praktik tersebut sebagai tindakan culas dan pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Fitra menilai, korupsi dalam proyek infrastruktur tidak hanya memperbesar beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga merusak kualitas pelayanan publik.

“Biaya proyek membengkak karena permainan rente dan pungutan liar. Akibatnya, masyarakat tidak akan menikmati infrastruktur yang layak,” ujar perwakilan Fitra Riau.

Kondisi jalan penghubung antar kabupaten/kota di Riau masih jauh dari standar kelayakan. Alih-alih memperbaiki, proyek-proyek tersebut justru menjadi objek korupsi. Fitra menegaskan, korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa di Riau bersifat sistematis dan terorganisir.

Kasus ini menambah daftar panjang tantangan tata kelola pemerintahan di daerah, sekaligus menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi utama dalam pengelolaan anggaran publik.(*)