Pemkab Kuansing 2026 Dihantui Belanja Pegawai, APBD Bakal Oleng Jika Gaji PPPK Sesuai Perpres

Bupati Kuansing, Suhardiman Amby sebelumnya menyebutkan, penambahan belanja pegawai Pemkab Kuansing pasca perekrutan PPPK mencapai sekitar Rp 150 miliar. Angka itu termasuk TPP seluruh pegawai.

Suhardiman Amby mengatakan presentase belanja pegawai dapat menyentuh 40 persen dari APBD.

"Angka pastinya 37,8 persen dari total APBD," ujar Muradi.

Angka-angka ini tentunya masih jauh melampaui batas maksimal 30 persen dari APBD yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Meski demikian, daerah tidak dapat berbuat banyak karena pengadaan PPPK sudah menjadi program nasional.

Pemkab Kuansing juga tengah mempertimbangkan strategi efisiensi belanja guna menghindari beban anggaran yang berlebihan, terutama karena ribuan PPPK yang telah dilantik di akhir 2025 akan mulai aktif bekerja pada 2026.

Kebijakan ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap tekanan fiskal yang kian berat, sembari tetap memenuhi kewajiban terhadap tenaga PPPK yang telah diterima.

Hal yang mudah dilakukan yaitu dengan memangkas TPP, SPPD hingga meningkatkan PAD.

Sementara itu, Wakil Bupati Kuansing, Muhklisin mengatakan, kebijakan efesiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat akan terus berlanjut hingga 2027.

kondisi fiskal yang berat ini tidak hanya terjadi di Kuansing, melainkan dipengaruhi kebijakan nasional.

"Tiga tahun anggaran akan seperti ini kondisinya, sampai 2027," ujar Muhklisin.

Sebab kata Muhklisin, Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk menekan defisit anggaran di APBN.

Bahkan Presiden Prabowo menargetkan tidak ada defisit di APBN 2027-2028.

"Artinya, kita juga akan terdampak secara langsung dari efisiensi TKD ini hingga 2027. Maka langkah kita harus realistis dan fokus pada prioritas serta kerja keras tingkatkan PAD dan menggali sumber baru," ujar Muhklisin.

( Tribunpekanbaru.com / Guruh BW)