Indragiri Hulu

Dewan Rencanakan Pemanggilan Bapenda Inhu Terkait Masalah Ini

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) bakal melakukan rasionalisasi. Hal ini menyusul setelah realisasi pendapatan yang tak sesuai

Dewan Rencanakan Pemanggilan Bapenda Inhu Terkait Masalah Ini
Tribun Pekanbaru/logo Inhu
Logo Kabupaten Inhu 

Laporan Wartawan Tribuninhu.com Bynton Simanungkalit

TRIBUNINHU.COM, RENGAT- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) bakal melakukan rasionalisasi.

Hal ini menyusul setelah realisasi pendapatan yang tak sesuai dengan pengeluaran dan belanja pemerintah.

Terkait hal ini, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhu, Miswanto menyarankan kepada Komisi terkait agar melakukan komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait realisasi pendapatan daerah saat ini.

Baca: Tinjau Pelabuhan Roro Dumai-Rupat, Ini yang Akan Dilakukan Tim KSOP Dumai dan Dishub Riau

"Saya sudah menyarankan kepada Ketua Komisi II DPRD Inhu untuk melakukan komunikasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menanyakan soal ini," kata Miswanto ketika dikonfirmasi melalui selularnya, Rabu (11/7/2018)).

Miswanto berkata beberapa waktu lalu pihaknya sudah mendapat surat dari Bapenda Inhu terkait adanya pengurangan anggaran atau pendapatan yang tidak tercapai. Tindak lanjut dari surat tersebut, DPRD Inhu sudah melakukan pembahasan internal dengan Komisi II selaku komisi yang bermitra dengan Bapenda Inhu.

Baca: Anggota SKIPM Bisa Jemput Ikan Berbahaya yang Akan Diserahkan

Melalui pembahasan itu, Miswanto menyarankan agar Komisi II DPRD Inhu melakukan pemanggilan terhadap Bapenda Inhu. "Secara internal sudah dibicarakan, Komisi II perlu waktu mencari yang pas," kata Miswanto.

Miswanto menerangkan maksud pemanggilan tersebut adalah dalam rangka membicarakan soal teknis sekaligus memperoleh data-data yang akurat terkait rencana rasionalisasi dan capaian pendapatan saat ini. "Hearing itu dilakukan apabila dari publik ada pertanyaan bisa diklarifikasi sama-sama terkait kondisi saat ini," katanya.

Baca: Tak Akan Dibangun Jika Masyarakat Tak Setuju, Bagaimana Nasib Waduk Lompatan Harimau?

Miswanto juga memberikan kritiknya terhadap OPD Pemkab Inhu. Menurutnya sebelum dilakukan perubahan, OPD terkait harus melakukan komunikasi dengan Komisi terkait di DPRD Inhu yang menjadi mitra dari OPD tersebut.

"Kalau OPD itu ada perubahan harus dibicarakan dulu dengan Komisi masing-masing, karena ada perbedaan antara dengan yang dibahas dan kondisi di lapangan," kata Miswanto.

Baca: Rangkaian HUT Bhayangkara ke-72, Gedung Baru Polresta Pekanbaru Diresmikan

Terpisah Ketua Komisi II DPRD Inhu, Nofriadi mengungkapkan bahwa pihaknya sedang melakukan rapat dengan Bapenda Provinsi.

Ketika ditanya soal saran Ketua DPRD Inhu untuk melakukan pemanggilan terhadap Bapenda Inhu, Nofriadi berkata bahwa pihaknya akan melakukan pemanggilan terhadap Bapenda Inhu.

Baca: Rangkaian HUT Bhayangkara ke-72, Gedung Baru Polresta Pekanbaru Diresmikan

"Kita akan minta keterangan dari Bapenda Inhu bagaimana kita bisa meningkatkan PAD Inhu, dan sekarang kita juga lagi berbincang-bincang soal itu (rasionalisasi) di Provinsi," kata Nofriadi. (ton)

Penulis: Bynton Simanungkalit
Editor: Budi Rahmat
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved