Kampar

DPRD Kampar Riau Minta PT SBAL Kooperatif untuk Menyelesaikan Sengketa Lahan dengan Masyarakat

Permasalahan sengketa antara masyarakat ini sudah terjadi sejak lama bahkan sudah berganti kepala daerah beberapa kali belum selesai.

DPRD Kampar Riau Minta PT SBAL Kooperatif untuk Menyelesaikan Sengketa Lahan dengan Masyarakat
Tribun Pekanbaru/Theo Rizky
Ratusan warga Desa Koto Aman, Kecamatan Tapung Hilir,Kampar yang bersengketa lahan dengan PT Sekar Bumi Alam Lestari atau PT SBAL berunjukrasa di kantor DPRD Riau, beberapa waktu lalu. 

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Kampar minta PT Sekar Bumi Alam Lestari atau PT SBAL kooperatif untuk menyelesaikan permasalahan sengketa tanah dengan masyarakat Desa Koto Aman Kecamatan Tapung Hilir.

"Perusahan kita minta kooperatif bisa duduk bersama menyelesaikan permasalahan yang sudah terjadi berlarut-larut," kata Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Ahmad Fikri, Sabtu (9/3).

Ia mengatakan permasalahan sengketa antara masyarakat ini sudah terjadi sejak lama bahkan sudah berganti kepala daerah beberapa kali belum selesai.

Dikatakannya perusahaan jangan hanya bisa klaim-klaim saja tanpa mau membicarakan baik-baik.

Baca: Lima Hari Menginap di Fly Over, Warga Koto Aman Tapung Hilir Riau Akan Lanjutkan Aksi Senin Besok

Baca: KONFLIK LAHAN di Riau, Warga Desa Koto Aman Datangi Kantor Gubernur, Ini Kata Syamsuar

Baca: Video: Tuntut Janji Jokowi, Ratusan Warga Desa Koto Aman Riau Unjuk Rasa

"Kedua belah pihak mesti bertemu biar bisa ditemukan duduk persoalannya dan dicarikan solusinya," katanya.

Ahmad Fikri menuturkan tidak hanya perusahaan punya data dan bukti, masyarakat menuntut juga karena punya data dan bukti.

"Nah, data dan bukti yang dimiliki kedua pihak ini yang diadu dan dilihat serta dinilai mana yang benar menurut regulasi," ucapnya.

Ia mengatakan DPRD Kampar menyambut baik langkah yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Kampar dan Provinsi mengakomodir aspirasi masyarakat.

"Penyelesaiannya tentu memakan waktu dan saya himbau masyarakat bersabar, menunggu pemerintah yang bekerja menuntaskan permasalahan yang terjadi," ucapnya.

Ahmad Fikri menilai apa yang dilakukan perusahaan dalam sengketa ini tidak mencerminkan perusahaan yang baik.

"Semestinya perusahaan membantu masyarakat dan ikut memberi keamanan bagi masyarakat," tegasnya.

Dirinya menyampaikan DPRD Kampar bersama Pemerintah Daerah akan mengupayakan jalan terbaik dalam sengketa lahan yang terjadi. "Kita upayakan penyelesaian nantinya kedua pihak sama senang dan tidak merasa rugi," ucapnya.

Baca: Seorang Ibu Pingsan, Gubernur Riau Syamsuar Pun Lakukan Mediasi dengan Pendemo Warga Desa Koto Aman

Baca: VIDEO: Ratusan Warga Desa Koto Aman Unjuk Rasa di Depan Kantor Gubenur Riau, Ancam Dirikan Tenda

Terkait masyarakat Desa Koto Aman yang masih bertahan di Ibukota Provinsi menuntut haknya hingga merelakan diri tidur dijalanan, DPRD Kampar menghimbau untuk pulang ke kampung.

Saksikan juga berita video menarik dengan subscribe ke channel YouTube Tribunpekanbaru.com:

"Aspirasikan sudah diterima pemerintah pusat maupun provinsi, kasi kesempatan mereka menyelesaikannya. Percayakan kepada pemimpin pilihan untuk menyelesaikan. Saya yakin para pemimpin kita bisa menyelesaikan," tutupnya.(Tribunpekanbaru.com/Ikhwanul Rubby)

Penulis: Ikhwanul Rubby
Editor: CandraDani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved