Setiap Hari Ada Warga yang Menikah, Mereka Butuh Rumah, Ini Kata Kementerian PUPR RI

Sedangkan secara nasional, backlog mencapai 13,6 ribu unit.

Kepala Dinas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau Muhammad Amin, mengatakan, tingginya angka backlog di Riau disebabkan oleh banyaknya rumah tangga baru yang belum memiliki rumah.

Untuk meminimalisir angka tersebut, pihaknya telah melakukan pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau.

"RLH ini kita sebar di 12 kabupaten/kota, dimana setiap tahunnya dibangun 2.000 unit yang kita salurkan kepada masyarakat miskin," kata Amin usai membuka kegiatan pembinaan advokasi hukum terkait pembiayaan KPR bersubsidi di Hotel Alpha Jalan Imam Munandar Pekanbaru, Rabu (13/2/2019).

Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Cirebon Merantau di Pekanbaru, Pilih Fashion Designer dan Ikuti Intermodel

Baca: KISAH Cewek Cantik Berdarah Minang Jadi Selebgram dan Ketemu Jodoh melalui Bisnis Online

Baca: KISAH Cewek Cantik Asal Pekanbaru Jadi Model, Kuliah, Sekretaris di BUMN hingga Finalis Bujang Dara

Acara tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Ditjen Pembiayaan Perumahan, Kementrian PUPR RI, Dedy S Budisusateyo.

Setiap tahunya, lanjut Amin, pihaknya menggarkan lebih kurang 115 miliar. Setiap satu unit rumah layak huni anggaran yang dihabiskan untuk membangunya berkisar mulai Rp 55 juta hingga Rp 60 juta.

"Tahun ini jumlahnya tidak akan jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, sekitar 2000 unit juga," ujarnya.

Sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan RLH, sebut Amin, dikarenakan oleh kelompok masyarakat yang dibentuk di desa/kelurahan.

"Tak hanya di provinsi, teman-teman kabupaten dan kota juga sebagian ada yang melaksanakan program RLh seperti Rokan Hilir, Bengkalis dan Kampar. Itu semua upaya kita dalam sinergi kita dengan pemerintah pusat dalam menekan angka backlog tersebut," katanya. (*)