KPK Ingatkan Gubernur Riau Syamsuar Soal Mutasi, Jangan Ada JUAL BELI Jabatan dan Like and Dislike

Sebab seleksi ini nantinya akan dibuka se Provinsi Riau sehingga pesertanya tidak hanya dari internal Pemprov Riau saja, namun juga akan diikuti oleh peserta dari kabupaten kota di Riau.

"Iya, nanti kita buka se Riau, kabupaten kota silahkan ikut," ujarnya.

Saat disinggung kapan mutasi tersebut akan dilakukan, Syamsuar memberikan bocoran, mutasi akan dilakukan pada bulan Agustus.

Sebab dirinya ingin pelantikan dilakukan setelah enam bulan pasca dirinya dilantik menjadi gubernur Riau, pada 20 Februari 2019 lalu.

Baca: FDJ Rere Monique Asal Indonesia Digerebek Imigrasi Malaysia di Club Malam, Netizen Bilang Ditangkap

Baca: BONITA dan ATAN BINTANG Kembali ke Riau, Sepasang Harimau Sumatera Dilepasliarkan dan Dilengkapi GPS

Baca: UDARA PAGI di Pekanbaru Disertai Bau Asap SATELIT Memantau 60 Hotspot Karhutla di Riau Terus Terjadi

"Tanggal 20 agustus baru dibuka (asesmen pejabat eselon II)," kata mantan bupati siak dua priode ini.

Sedangkan untuk eselon III dan IV, Syamsuar mengaku sudah mengantongi nama-nama pejabatnya sehingga dirinya hanya tinggal menunggu waktu pelantikan saja.

Jika pelantikan dilakukan sebelum 20 Agustus Pemprov harus meminta persetujuan Mendagri dulu.

Namun jika dilakukan diatas tanggal 20 Agustus tidak perlu lagi meminta persetujuan mendagri karena sudah lebih dari enam bulan setelah dirinya dilantik menjadi gubernur Riau.

"Eselon III dan IV sudah disusun tinggal menunggu hari saja (pelantikan), tapi kita menunggu persetujuan dari Jakarta (Kemenpan)," kata Syamsuar.

Sebelumnya, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Heri Yanto, Kamis (11/7/20219) mengungkapkan, saat ini pihaknya sedang menyusun tim Pansel yang nantinya akan disampaikan ke Gubernur Riau untuk di buatan SKnya.

Namun pihaknya belum ingin membeberkan nama-nam yang masuk kedalam tim Pansel yang akan melakukan assesmen untuk pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau.

Baca: SETENGAH BADAN Danramil Mayor Inf Suratno TERBENAM di Gambut Panas Saat Pemadaman Karhutla di Riau

Baca: WAKIL RAKYAT di Riau Tanyakan Tentang Pemerintah yang Tidak Akomodir Pokok Pikiran ke Korsupgah KPK

Baca: KPK SOROT Pasar Cik Puan dan Ritos Sorot Pujasera Arifin Ahmad, BPKP Lakukan Dudiligen, Ini Sebabnya

"Sedang disusun, tapi belum resmi karena belum ditandatangani oleh Pak Gubernur, minggu depanlah kita sampaikan ke Pak Gubernur untuk penunjukan SKnya," kata Heri.

Lebih lanjut Heri mengatakan, tim Pansel yang dibentuk ini melibatkan berbagai unsur.

Mulai dari unsur akademisi, tokoh masyarakat dan dari internal Pemprov Riau.

"Tapi nanti tergantung Pak Gubernur, apakah ingin menggunakan tim Pansel dari dalam atau tidak. Kalau pak Gubernur ingin menggunakan tim Panselnya dari luar tidak masalah juga," ujarnya.