Heboh Bansos Tunai Rp 200 Ribu Jadi Sembako, Mesos Risma: Tidak Boleh Memaketkan & Sebagainya

"Berikutnya, insyaallah ke depan kita nggak akan gunakan lagi seperti itu.

Penerima manfaat, dia yang menerima bantuan bisa belanja di mana saja.

Dan dia bisa memilih, kebutuhan saya apa. Tidak boleh memaketkan dan sebagainya," pungkas Risma.

Baca juga: Sejumlah Menteri Dinilai Lamban Jalankan Instruksi Presiden Jokowi dalam Penanggulangan Covid-19

Baca juga: Siaran Dimulai 17 Agustus, Suara & Gambar Lebih Jernih Serta Tak Perlu Bayar, Sambut Era TV Digital

Baca juga: MENOHOK! Anies Baswedan: Pandemi Ini Memperlihatkan, Siapa Pejuang, Siapa Penjahat Kemanusiaan

Menko PMK Minta Lurah Pantau Masyarakat yang Belum Dapat Bansos

Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah telah menggelontorkan bantuan untuk membantu mereka yang belum terdata di DTKS.

Bantuan itu berupa bantuan sosial tunai (BST), bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).

"Itu diutamakan untuk mereka yang tidak ada di DTKS tapi terdampak Covid-19. Ini terutama mereka yang terkena PHK, jualannya tidak laku, itu harus ditutupi oleh bantuan sosial di luar DTKS," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Rabu (28/7/2021).

Muhadjir meminta aparat pemerintahan daerah tingkat paling bawah yakni Lurah dan RT/RW aktif memantau warganya yang belum menerima bantuan sosial.

Baca juga: Debt Collector Wajib Bawa Surat Tugas dan Sertifikat Profesi, OJK : Dilarang Lakukan Ancaman

Baca juga: Bak Tolong Anjing Terjepit, Ustaz Lembut Ini Tewas Dibunuh Maling Yang Ditolongnya

"Tadi saya ingatkan Pak Lurah memang di sini dinamis sekali mobilitas penduduk sangat cepat," tutur Muhadjir.

"Dari Tenggarong ada, Samarinda ada. Sehingga saya minta aparat kelurahan betul-betul proaktif untuk memantau warga yang dari luar yang terdampak untuk diberi bantuan," tambah Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir juga meminta mereka yang benar-benar membutuhkan agar didata dan diupayakan masuk ke dalam DTKS untuk mendapatkan bantuan sosial reguler seperti PKH dan BPNT.

(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fahdi Fahlevi)