Diduga Palsukan Dokumen Lahan, Koperasi Sengkemang Jaya Laporkan PT DSI ke Presiden Jokowi

Sunardi menambahkan, SK Pelepasan PT DSI adalah produk dari Departemen Kehutanan.

Begitu dilepas SK Pelepasan itu menjadi APL yang menjadi wewenang adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bidang Pertanahan.

Sementara dalam semua izin baik itu Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Lokasi, itu selalu tercantum bahwa apabila terdapat lahan masyarakat maka pihak perusahaan wajib meng-enclave.

Apabila tidak ada kesepakatan dengan masyarakat maka lahan masyarakat harus dilepaskan.

“Jangan menjadi dasar untuk mengambil hak masyarakat. Itu hak masyarakat semua. Rencana eksekusi objek lahan haruslah jelas lokasi lahan mana yang akan dieksekusi. Kami menghormati putusan Pengadilan, kami pahamlah, harus kita hormati. Tapi kalau itu salah objek jangan langsung main eksekusi. Harus jelas kan? Lahan mana yang akan dieksekusi. Benar-benar cek lokasi aparat Pemerintah setempat,” kata dia.

Seharusnya kata Sunardi, PN Siak bisa menghadirkan seluruh instansi dan menunjukkan kategori Titik Nol pada lahan tersebut. Sampai saat ini rencana eksekusi tersebut tanpa mengetahui titik nol dan kilometer, serta batasan-batasan lahan.

“Kami perhatikan bahwa Keputusan Pengadilan yang telah berkeputusan tetap atas kemenangan PT DSI melawan PT Karya Dayun. Dasarnya kan Pelepasan Kawasan selaku pemilik lahannya PT DSI. Sementara PT Karya Dayun telah memiliki legalitas yang sah yang diakui oleh negara yang juga produk dari BPN,” kata dia.

Sementara rekomendasi dari Pelepasan itu sendiri adalah wewenang dari BPN. Kalau persoalan itu tetap ditindaklanjuti, akan menjadi tatanan hukum yang amburadul.

“Tatanan hukum yang diiterapkan dipertanyakan, begitu," tegas Sunardi.

Sementara Bidang Hukum LSM Perisai Riau Roni Kurniawan menambahkan, dalam penanganan kasus PT DSI ini perlu dicermati objek yang akan dieksekusi. Karena dalam putusan itu ada beberapa objek yang harus diperhatikan terkait eksekusi.

"Hal ini menjadi catatan kita semua karena yang dilakukan oleh Putusan Pengadilan tersebut sepertinya cacat hukum, namun kami melihat di sini ada ketimpangan-ketimpangan yang diputuskan oleh Hakim sehingga muncul perlawanan dari masyarakat dalam menyikapi keputusan tersebut. Seperti lahan-lahan masyarakat ada di dalam kawasan PT DSI yang dianggap oleh PT DSI merupakan bagian lahan milik PT DSI itu sendiri," kata Roni Kurniawan.

Menurutnya, di dalam lahan tersebut ada lahan yang dimiliki oleh Koperasi Sengkemang Jaya dan masyarakat lainnya. Perihal itu amat penting menjadi perhatian bagi aparat penegak hukum.

“Ini menjadi bagian yang harus dilihat keadilan yang sebenarnya agar masyarakat tidak dirugikan,” kata dia. ( Tribunpekanbaru.com/mayonal putra )