Sri Lanka Pecat Setengah Tentaranya Karena Sudah Tak Sanggup Menggaji

TRIBUNPEKANBARU.COM - Sri Lanka mulai memecat 50 persen tentaranya setelah negara itu tak sanggup menggaji mereka.

Sri Lanka mengalami krisis ekonomi yang parah sehingga memaksa memangkas jumlah tentaranya.

Kementerian Pertahanan Sri Lanka pada Jumat (13/1/2023) mengatakan bahwa mereka tak menemukan sumber dana untuk menggaji tentaranya.

Negara pulau itu masih belum pulih dari berbulan-bulan kekurangan makanan dan bahan bakar yang membuat kehidupan sehari-hari menjadi sengsara bagi 22 juta penduduknya tahun lalu.

Presiden Ranil Wickremesinghe telah menaikkan pajak dan memberlakukan pemotongan pengeluaran yang keras untuk memperlancar pengesahan bailout Dana Moneter Internasional yang diharapkan menyusul gagal bayar utang pemerintah.

Angkatan bersenjata Sri Lanka berikutnya berada di blok pemotongan, dengan kementerian pertahanan mengumumkan akan memensiunkan 65.000 tentara dari 200.000 tentaranya selama setahun.

Pemotongan tersebut merupakan bagian terbesar dari rencana untuk mengurangi pasukan darat Sri Lanka menjadi 100.000 pada akhir dekade ini.

“Tujuan keseluruhan dari cetak biru strategis adalah untuk membicarakan kekuatan pertahanan yang sehat secara teknis dan taktis dan seimbang,” kata sebuah pernyataan kementerian seperti dilansir dari CNA.

Angkatan bersenjata Sri Lanka tetap membengkak lebih dari satu dekade setelah berakhirnya perang saudara etnis yang traumatis di negara itu.

Hampir 400.000 orang bertugas di militer pada kekuatan puncaknya pada tahun 2009, tahun pasukan pemerintah menumpas gerakan separatis Macan Tamil selama serangan tanpa batas yang menyebabkan ribuan korban sipil.
Terkait:

Ratusan orang berbaris di Sri Lanka yang dilanda krisis memprotes kenaikan pajak, tindakan keras
Pertahanan menyumbang hampir 10 persen dari pengeluaran publik tahun lalu, dan menurut analis ahli, gaji personel pasukan keamanan merupakan setengah dari tagihan gaji pemerintah.

Sri Lanka memperingatkan minggu ini bahwa pendapatannya hampir tidak cukup untuk membayar pegawai negeri dan pensiun meskipun ada kenaikan pajak yang besar pada awal tahun.

Perekonomian menyusut sekitar 8,7 persen tahun lalu karena masyarakat mengalami pemadaman listrik yang lama, antrian panjang untuk bensin, rak supermarket yang kosong, dan inflasi yang tak terkendali.

Krisis memuncak pada bulan Juli ketika pengunjuk rasa yang marah karena krisis menyerbu kediaman resmi presiden saat itu Gotabaya Rajapaksa, yang melarikan diri sebentar dari negara itu dan mengajukan pengunduran dirinya dari luar negeri.

( TRIBUNPEKANBARU.COM )