Buaya di Sungai Subayang Kuntu Kampar Kiri Tidak akan Dievakuasi BBKSDA Riau, Ini Alasannya

Untuk itu, hendaknya semua orang di wilayah hukum NKRI berkewajiban melaksanakan UU tersebut.

Genman menambahkan, Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dimaksudkan agar pembangunan harus memprioritaskan keberadaan satwa liar

"Hal ini dimaksudkan mengingat populasi dan habitat satwa liar sudah dalam bahaya kepunahan," tandasnya.

Ditanya soal adanya permintaan dari BBKSDA agar Pemdes Kuntu membuat surat resmi, ia belum memberi jawaban sampai berita ini diturunkan.

Seperti disebutkan di atas, surat itu meminta bantuan evakuasi dari BBKSDA.

( Tribunpekanbaru.com / Fernando Sihombing )