Jangan Ada Lagi Proyek Putus Kontrak, Ini yang Diwanti-wanti DPRD Pelalawan ke Pemda

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - DPRD Pelalawan mengingatkan pemerintah daerah (pemda) untuk menggesa seluruh pekerjaan fisik sebelum akhir tahun 2023.

Berkaca dari pengerjaan proyek fisik pada tahun 2022 lalu, Pemda Pelalawan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus mempercepat proses pengerjaan di lapangan.

Khusus pekerjaan yang ada di Kota Pangkalan Kerinci, termasuk tiga paket proyek yang putus kontrak tahun lalu.

Pemda harus belajar dari pengalaman tersebut untuk memperlancar program pembangunan daerah.

"Kita ingatkan sejak dini agar tidak ada lagi proyek yang putus kontrak nanti. Seperti tahun lalu, ada tiga paket yang mangkrak di Kota Pangkalan Kerinci. Tolong ini jadi perhatian," tutur Wakil Ketua ll DPRD Pelalawan, Faizal M.Si kepada Tribunpekanbaru.com , Jumat (8/9/2023).

Faizal menyampaikan, ada beberapa proyek yang sangat jelas terlihat jelas dan secara otomatis dipantau langsung oleh masyarakat.

Yakni tiga proyek yang putus kontrak tahun lalu dan kembali dikerjakan tahun ini diantaranya pembangunan Landscape di depan SMPN 1 Pangkalan Kerinci, pembangunan box culvert di Jalan Tengku Said Ja'afar, dan pembangunan drainase Kerinci Barat.

Selain itu, ada pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di depan Tugu Bono yang anggarannya mencapai Rp 2,4 miliar.

Termasuk proyek perbaikan dan pembangunan jalan aspal maupun semenisasi.

Politisi Partai PAN Pelalawan ini menyebutkan, Dinas PUPR harus rutin melakukan pemantauan dan evaluasi ke lapangan.

Para kontraktor pemenang tender diawasi dengan baik agar proses pengerjaan lancar dan tidak ada terkendala lagi.

Karena masyarakat sangat membutuhkan pembangunan untuk kelancaran akses jalan serta aktivitas perekonomian sehari-hari.

"Sebentar lagi musim hujan. Jangan sampai hujan menjadi alasan tidak menyelesaikan proyek. Makanya sekarang harus digesa," tandasnya.

Faizal juga menekankan, dinas-dinas lain yang memiliki program prioritas yang telah disusun dalam APBD maupun RPJMD, lebih serius menjalankannya.

Sebab tujuan pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.