Jangan Takut Laporkan Korupsi, Johanis Tanak Sebut Masyarakat Juga Bagian dari KPK

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengajak masyarakat agar jangan takut melaporkan ke KPK jika menemukan ada indikasi dugaan korupsi. Sebab masyarakat adalah bagian dari KPK.

Sehingga informasi dan laporan nya juga dibutuhkan untuk mengungkap dugaan korupsi. Baik yang dilakukan oleh pejabat, maupun kepala daerah.

Bagi masyarakat yang mengetahui ada indikasi kegiatan korupsi, saat ini juga dapat melaporkan dengan sistem whistleblower sistem.

Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memberikan laporan kepada KPK dan akan ditindaklanjuti.

Johanis mengingatkan kepada para pejabat dan kepala daerah di Riau agar menjauhi perilaku korupsi.

Sebab saat ini KPK ada di mana-mana karena masyarakat juga merupakan bagian dari KPK.

"Jangan berpikir mau korupsi karena jauh dari KPK, karena sekarang KPK itu ada di mana-mana. Sebab masyarakat juga merupakan bagian dari KPK," sebutnya saat membuka Roadshow Bus KPK 2023 Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi di halaman Kantor Gubernur Riau, Senin (25/9/2023).

Johanis mengatakan, lewat kegiatan Roadshow Bus KPK di Provinsi Riau ini bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait upaya pencegahan korupsi.

Mulai dari pelajar hingga para aparatur sipil negara di lingkungan Provinsi Riau.

"Sosialisasi ini kami berikan tidak hanya kepada para aparatur sipil negara, tapi juga bagi para pelajar. Harapannya para pelajar sejak dini paham terkait upaya pencegahan korupsi," katanya.

Selain mengingatkan kepala daerah di Riau agar tak melakukan tindak pidana korupsi, Wakil Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Johanis Tanak dalam lawatannya bersama roadshow bus KPK di Riau juga menyinggung bahaya soal politik uang.

Johanis mengingatkan, politik uang atau yang kerap diistilahkan masyarakat serangan fajar saat Pemilu serentak 2024 mendatang harus diwaspadai dan dicegah. .

"Saya perlu mengingatkan kepada kita semua, tidak lama lagi kita menghadapi tahun politik. Politik uang atau disebut masyarakat dengan istilah serangan fajar sama-sama perlu kita waspadai," kata Johanis Tanak.

Seragam fajar saat Pemilu, dikatakan Johanis lazim dilakukan oleh calon kepala daerah atau legislatif dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya sesuai dengan pesan yang dititipkan oleh oknum yang melakukan serangan fajar.

Selain pemberian uang tunai sesaat sebelum pencoblosan, berbagai modus juga kerap dilakukan oleh calon kepala daerah dns legislatif saat pemilu.