INILAH DERETAN Akademisi hingga Eks Pimpinan KPK Kritik Jokowi: Soroti Kesewenangan Rezim

Mereka yang terdiri atas guru besar, dosen, hingga alumni itu juga menuntut agar pemilu dan pilpres dapat berjalan semestinya, yakni jujur dan adil. 

1. Petisi Bulaksumur UGM - 31 Januari 2024 

Petisi diawali oleh beberapa guru besar dan akademisi di UGM Yogyakarta pada 31 Januari lalu.

Guru-guru besar UGM, lewat 'Petisi Bulaksumur' menilai pemerintahan Jokowi telah melakukan tindakan menyimpang penyelenggaraan negara.

Petisi Bulaksumur dibacakan guru besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro, dan didampingi para guru besar lain seperti Budi Santoso Wignyosukarto, Wiendu Nuryanti, serta Wahyudi Kumorotomo.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," kata Koentjoro membacakan petisi tersebut di Balairung UGM, Yogyakarta, Kamis (1/2/2024).

2. UII - 1 Februari 2024

Sehari setelahnya, Kamis (1/2/2024), petisi juga dikeluarkan Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Rektor UII Fathul Wahid meminta Jokowi tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk memenuhi kepentingan politik keluarga dalam Pilpres 2024.

"Demokrasi Indonesia kian tergerus dan mengalami kemunduran. Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo,” kata Fathul.

"Indikator utamanya adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023,” imbuhnya.

Fathul juga menyoroti intervensi politik dari Jokowi lewat pernyataannya soal presiden boleh berpihak dan berkampanye yang sempat disampaikannya beberapa waktu lalu.

Tak sampai di situ, penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh Jokowi menjelang pencoblosan juga dianggap berkaitan dengan politik.

3. Universitas Khairun Ternate - 2 Februari 2024

Sehari setelahnya, sejumlah akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Kota Ternate, Maluku Utara, juga menyuarakan petisi untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia saat ini.