Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Berita Pelalawan

Anggaran Dipangkas Hingga Rp 330 Miliar, Pemda Pelalawan Riau Rasionalisasi APBD 2024

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, Riau, melakukan pemangkasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Penulis: johanes | Editor: Ariestia
Tribun Pekanbaru/Johannes Tanjung
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Devitson Saharuddin SH MH 

TRIBUNPEKANBARU.COM, PELALAWAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan, Riau, melakukan pemangkasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

Anggaran yang dipotong tidak sedikit, mencapai Rp 330 Miliar dari total APBD 2024 sebesar Rp 1,86 triliun.

Pemotongan ini sebagai dampak dari proses rasionalisasi anggaran yang dilaksanakan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Pelalawan, Riau.

Sehingga anggaran dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dipangkas untuk mencapai defisit anggaran yang terjadi.

"Angka yang harus dipangkas mencapai Rp 330 M dari semua Satker yang ada. Prosesnya masih terus berjalan sejak pekan lalu dan belum tuntas sepenuhnya," papar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pelalawan, Devitson Saharuddin SH MH kepada tribunpekanbaru.com, Senin (20/5/2024).

Pemangkasan anggaran ini disebabkan adanya penyesuaian antara realisasi pendapatan daerah saat ini dengan belanja yang disusun dalam APBD 2024.

Asumsi terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) tahun 2023 lebih besar dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Alhasil kegiatan yang seharusnya dibiayai dari dana Silpa harus dievaluasi dan dipangkas.

"Rasionalisasi Rp 330 M itu sudah termasuk proyek yang tunda bayar tahun 2023 lalu sebesar Rp 62 M," papar Devitson.

Setiap OPD maupun Satker di lingkungan Pemda Pelalawan akan dipangkas anggarannya sebagai dampak dari defisit APBD ini.

Proses pemotongan anggaran ini masih berlanjut hingga pekan ini. Diperkirakan rasionalisasi akan tuntas paling lambat pekan depan.

"Jika tidak segera dirasionalisasi, kita kuatir terjadi lagi tunda bayar proyek tahun ini," pungkasnya. (Tribunpekanbaru.com/Johannes Wowor Tanjung)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved