Pekerja Swasta Menolak Bayar Iuran Tapera? Siap-Siap Dikenakan Sanksi

Nantinya, menurut pemerintah, dana simpanan yang disetorkan secara rutin dalam jangka waktu tertentu itu akan digunakan untuk pembiayaan perumahan.

Aturan dana Tapera tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.

Presiden RI Joko Widodo sudah menyetujui soal Tapera ini. 

Mengacu aturan tersebut, setoran dana Tapera diambil dari pemotongan gaji tiap bulan yang besarannya sudah ditetapkan.

Peraturan ini berlaku terhitung sejak diundangkan pada 20 Mei 2024.

Lantas, seperti apa aturan dana Tapera dalam PP Nomor 21 Tahun 2024?

4 poin penting aturan dana Tapera 2024

Dikutip dari PP Nomor 21 Tahun 2024, berikut 4 poin penting terkait dana Tapera:

1. Peserta dana Tapera

Disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2 PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, peserta dana Tapera adalah setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berusia minimal 20 tahun atau sudah kawin pada saat mendaftar.

Pekerja mandiri adalah karyawan dengan penghasilan di bawah upah minimum atau freelancer.

Selanjutnya, pada Pasal 7, disebutkan jenis pekerja yang menjadi peserta dana Tapera, di antaranya:

• Calon Pegawai Negeri Sipil
• Pegawai Aparatur Sipil Negara
• Prajurit Tentara Nasional Indonesia
• Prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia
• Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
• Pejabat Negara
• Pekerja/buruh badan usaha milik negara/daerah
• Pekerja/buruh badan usaha milik desa
• Pekerja/buruh badan usaha milik swasta
• Pekerja yang tidak termasuk Pekerja tetapi menerima gaji dan upah.

2. Besaran potongan dana Tapera

Pemerintah menetapkan besaran potongan dana Tapera yang akan diambil dari gaji karyawan setiap bulan.

Mengacu pada Pasal 15, dijelaskan bahwa besaran dana Tapera ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji yang diterima per bulan.