Angka Kemiskinan di Riau Meningkat, Dinas Sosial Sebut OPDnya Tak Punya Banyak Peran

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Dinas Sosial Provinsi Riau mengaku tidak bisa berbuat banyak untuk mengentaskan kemiskinan di Riau.

Meski sejumlah bantuan sosial dikucurkan untuk keluarga miskin, namun bantuan tersebut sifatnya hanya untuk pemenuhan kebutuhan primer saja. Bukan untuk pengentasan kemiskinan.

Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Riau, Supri, Rabu (10/7/2024) mengatakan, ada banyak OPD yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan.

Sebab bicara soal kemiskinan tidak hanya bicara soal pemenuhan kebutuhan primer.

Namun juga bicara soal kesehatan, pendidikan hingga insfrastruktur menuju ke daerah terisolir.

"Kami cuma bagian dari itu, malah yang di dinas sosial itu juga daya dongkraknya tidak terlalu besar," kata Supri..

Sebab kata Supri, angka kemiskinan juga banyak dipengaruhi dari tingkat pendidikan, kesehatan termasuk sarana fasilitas dan lapangan pekerjaan.

"Kalau dinas sosial tidak terlalu signifikan, misalnya kami mengurusi orang terlantar, itu tidak terlalu signifikan dalam mengungkit penurunan angka kemiskinan," ujarnya.

Baca juga: Pemko Pekanbaru Akui Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Kota Pekanbaru Belum Menyeluruh

Baca juga: FOTO: Kemiskinan di Kota Pekanbaru Masih Jadi Sorotan

Sehingga kata Supri, banyak sektor yang terkait dalam menekan angka kemiskinan di Riau. Bahkan tidak hanya pemerintah daerah, namun juga dari pemerintah pusat.

Sebab bantuan-bantuan yang selama ini diberikan untuk keluarga miskin seperti PKH dan lain-lain itu juga banyak yang disalurkan dari pemerintah pusat.

"Seperti disnaker membuka lapangan pekerjaan, Disperindag membuat pelatihan bagi pelaku UMKM, belum lagi dari sisi kesehatan, pendidikan pembukaan daerah terisolir itu justru yang daya ungkit nya lebih signifikan," katanya.

Dengan demikian kata Supri, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh dinas sosial untuk menekan tingkat kemiskinan di Riau. Sehingga tidak bisa dibebankan ke dinas sosial saja.

"Jadi kami itu salah satu OPD pengampu untuk mengentaskan kemiskinan, memang ada bantuan untuk jaring pengaman sosial, PKH, bantuan non tunai, itu tidak terlalu banyak mengungkit, hanya bagian kecil saja, tapi bukan berarti intervensi kami tidak ada, itu hanya kebutuhan primer saja, sementara untuk kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan sehingga insfrastruktur itu ada di OPD lain," katanya.

Sebagai informasi, berdasarkan data yang dirilis BPS mencatat ada kenaikan jumlah penduduk miskin di Riau. Jumlah penduduk miskin Riau pada Maret 2024 sebanyak 492,25 ribu orang, meningkat 6,59 ribu orang terhadap Maret 2023.

BPS Riau juga mencatat persentase penduduk miskin perkotaan meningkat, sedangkan persentase penduduk miskin perdesaan mengalami penurunan. Meskipun dari sisi jumlah keduanya sama-sama mengalami kenaikan.