Pemko Pekanbaru
Super Hub Pemko Pekanbaru

Pilkada Kuansing

Calon Bupati Adam Wanti-wanti ASN dan Honor di Pemkab Kuansing Agar Tak Ikut Berpolitik

Bakal Calon Bupati Kuansing Adam mewanti-wanti seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kuansing untuk tidak ikut dalam politik praktis di Pilkada 2024. 

Penulis: Guruh Budi Wibowo | Editor: M Iqbal
Tribunpekanbaru.com/Guruh Budi Wibowo
Paslon Bupati Kuansing Adam-Sutoyo saat mendaftar di KPU, Kamis (29/8/2024) kemarin. 

TRIBUNPEKANBARU.COM,KUANSING - Bakal Calon Bupati Kuansing Adam mewanti-wanti seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kuansing untuk tidak ikut dalam politik praktis di Pilkada 2024. 

Adam meminta agar seluruh PNS, PPPK hingga honorer netral.

"Yang kasihan nantinya mereka juga jika ikut berpolitik di Pilkada. Jangan mau menjadi korban politik, termasuk Pj Kades," ujar Adam, Minggu (1/9/2024).

Menurut Ketua DPRD Kuansng itu, ASN yang berani ikut dalam politik praktis memiliki banyak risiko.

Baca juga: KPU Nyatakan Berkas Tiga Paslon yang Maju di Pilkada Kuansing 2024 Lengkap

Menurut Adam, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada secara jelas melarang ASN terlibat dalam politik praktis. 

Hukuman bagi ASN yang terbukti melanggar bisa berupa sanksi disiplin berat seperti penurunan pangkat, pemberhentian, bahkan sanksi pidana untuk kasus-kasus tertentu.

"Kalau jagoannya kalah, mereka pun kembali jadi korban. Kalah menang jagoannya, kalau ASN ikut politik praktis tetap jadi korban," ujar Adam

Adam pun berjanji jika diberi amanah menjadi Bupati Kuansing pada lima tahun kedepan ia akan mensejahterakan honorer. 

Menurutnya, gaji honorer saat ini sungguh tidak manusiawi. 

"Gaji mereka hanya Rp 1,2 juta saja, ini tidak manusiawi. Insyaallah jika saya diberi amanah, saya akan naikan gaji mereka sesuai standar hidup layak," ujar Adam.

Baca juga: Alihkan Dukungan di Pilkada Kuansing, Komperensi: Kenapa Saya Harus Pilih Calon yang Plin-plan

Selain itu, Adam juga berjanji akan memberikan program pelatihan bagi guru-guru di Kuansing.

Adam pun meminta Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap para ASN seperti PNS dan PPPK.

Ia pun mendesak agar Bawaslu segera menggelar pacta netralitas ASN di Kuansing. 

"Bawaslu harus segera menggelar pacta netralitas ASN, jangan sampai ada gesekan hingga berdampak pada kondusifitas roda pemerintahan karena tidak netralnya ASN di Pilkada ini," ujar Adam.

( Tribunpekanbaru.com /Guruh Budi Wibowo)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved