Agar Program UHC Makin Bagus, Anggota DPRD Pekanbaru Ini Minta Sharing Budget Provinsi Ditambah

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Program kesehatan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Pekanbaru, terus meningkat. Bahkan hingga akhir tahun ini, penggunaan UHC oleh masyarakat di hampir semua faskes (fasilitas kesehatan), terus bertambah.

Sekadar diketahui, Pemko Pekanbaru mengklaim anggaran UHC masih tersedia hingga akhir tahun 2024 sebesar Rp 29 miliar. Jumlah anggaran ini diyakini bisa mengcover permintaan masyarakat.

Namun yang menjadi konsentrasi Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru Putri Varadina SIP MSi, mengenai sharing budget anggaran Pemprov Riau untuk UHC Pekanbaru.

"Yang pasti, kita harapkan kepada pemerintah pelaksanaan UHC di Kota Pekanbaru berjalan lancar. Termasuk untuk anggaran sharing budget dari Pemprov Riau, kita harapkan dapat ditingkatkan lagi. Sehingga pelaksanaan UHC di kota ini makin bagus," kata Putri Varadina kepada Tribunpekanbaru.com, Selasa (12/11/2024).

Alasan Srikandi Golkar ini mengharapkan peningkatan anggaran sharing budget provinsi tersebut, karena diketahui Kota Pekanbaru merupakan kota besar dengan jumlah penduduk lebih dari 1 juta jiwa. Apalagi Kota Pekanbaru juga sebagai Ibu Kota Provinsi Riau.

Sementara diketahui anggaran yang dicover Pemprov Riau sampai hari ini, baru sekitar 86.000 orang.

"Tentunya ini harus menjadi perhatian khusus, dan kita harapkan ada peningkatan lagi di tahun mendatang. Karena UHC ini paling ditunggu masyarakat," tambahnya.

Ya, masalah kesehatan merupakan bagian tanggung jawab pemerintah, yang diamanatkan dalam UU. Apalagi program UHC yang notabene-nya langsung dirasakan masyarakat. Dengan demikian, jika masyarakat sehat, berpengaruh pada meningkatnya taraf hidup dan kualitas masyarakat itu sendiri.

Lebih lanjut disampaikan Putri Varadina, khusus untuk faskes, diharapkan pelayanannya lebih maksimal lagi kepada masyarakat. Perawat dan dokter dan bagian lainnya, harus menjadi pelayan masyarakat yang baik. Tidak ada lagi perbedaan antara pasien umum atau pun UHC.

Dengan demikian, ini akan bisa dirasakan masyarakat tentang kehadiran program UHC tersebut. Terutama bagi mereka yang punya KTP Pekanbaru.

Bagaimana dengan penerima UHC di Kota Pekanbaru?

"Penerima bantuan UHC di Kota Pekanbaru meningkat terus. Hanya saja kita akui, masih ada sedikit pilih-pilih oleh oknum di faskes. Ini yang harus diubah dan dievaluasi. Jangan sampai mereka tidak menerima pasien UHC. Karena ini merupakan program Pemko Pekanbaru, yang sudah di dukung pemerintah pusat," harapnya.

Untuk memastikan kelancaran program UHC ini, Putri Varadina bersama rekan-rekan Komisi III, akan mengagendakan mengundang pihak terkait. Baik Diskes, perwakilan rumah sakit dan BPJS.

"Pastinya ada, jadwalnya nanti ditetapkan di rapat internal. Apalagi ini sudah akhir tahun. Perlu dilakukan hearing," sebutnya.

Dia menyakini, bahwa untuk rumah sakit yang ada di Kota Pekanbaru, harusnya dan mungkin semuanya sudah UHC. Hanya saja persoalan yang terjadi saat ini, kuotanya masih dibatasi. Makanya ke depan dia mengharapkan, tidak dibatasi lagi kuota UHC di rumah sakit atau di faskes, sehingga masyarakat bisa terlayani semuanya.

"Kami harapkan faskes dapat optimalkan program UHC tanpa dibeda-bedakan. Karena ini prioritas program Pemko. Bagi masyarakat yang tak terlayani UHC, bisa melaporkan ke Komisi III dan Fraksi Golkar DPRD," tegasnya. (Tribunpekanbaru.com/Syafruddin Mirohi).