Ada Dua Laporan Pelanggaran di Pilkada Kampar, Di Antaranya Terkait Turunnya Pastisipasi Pemilih

TRIBUNPEKANBARU.COM, KAMPAR - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kampar sedang menangani dua laporan dugaan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Hal ini diakui Anggota Bawaslu Kampar selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Miki AB.

"Masih dalam proses kajian," katanya kepada Tribunpekanbaru.com, Rabu (4/12/2024).

Ia mengatakan, Bawaslu melakukan kajian awal dalam dua hari setelah laporan diterima.

Lalu pelapor dimintai melengkapi laporan dua hari berikutnya jika terdapat syarat formil maupun materil yang belum terpenuhi.

Pihaknya juga belum mengklasifikan bentuk dan jenis pelanggaran sesuai materi yang dilaporkan.

"Ini yang sedang kami kaji," katanya ditanya soal pengklasifikasian. 

Sebelumnya, dua warga melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran di Pilkada.

Salah satu yang paling disorot terkait pembagian undangan memilih kepada pemilih. 

Seperti 17 TPS di Desa Kota Garo, 11 TPS di Desa Kota Bangun, 16 TPS di Sekijang, 16 TPS di Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir.

Selain itu, di Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu.

Baca juga: Sebaran Suara 4 Paslon di Pilkada Kampar 2024 Tiap Kecamatan, Yuzar-Misharti Unggul

Baca juga: Partisipasi Pemilih Pilkada Kampar Hanya 61,76 Persen, Ada Kecamatan yang Kurang 50 Persen

"Tidak dibagikannya undangan memilih juga terjadi di hampir di seluruh wilayah Kabupaten Kampar, sehingga mengakibatkan tingkat partisipasi sangat rendah," katanya.

Bukan hanya itu, laporan dari warga lain, Yuli Hupianti mengungkap temuan politik uang secara masif jelang hari pencoblosan.

"Money politic yang terstruktur dan sistematis melibatkan perangkat desa," ungkapnya.

Selain itu, ada temuan melakukan pencoblosan lebih dari satu kali di TPS.

Seperti di Desa Pantai Cermin Kecamatan Tapung.

Bahkan ada penghilangan surat suara di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu.

(Tribunpekanbaru.com/Fernando Sihombing)