Program Makan Bergizi Gratis Tak Dianggarkan di APBD 2025, Pemprov Riau Siapkan Dana CSR Perusahaan

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak memasukkan anggaran program makan bergizi gratis di Riau dalam APBD 2025. Kepastian ini diungkapkan langsung oleh Pj Sekdaprov Riau Taufik OH saat disinggung terkait keberlanjutan program besutan dari presiden Prabowo ini.

"Tanggal 6 Januari 2025 kemarin dimulainya program ini seluruh Indonesia di tingkat kabupaten kota, di Riau juga sudah dimulai, tapi leading sektornya itu kabupaten kota, kalau di Kota Pekanbaru itu Kodim, sementara untuk tingkat provinsi kita belum mendapatkan arahan," ujar Taufik OH, Kamis (09/01/2025).

Meski tak dianggarkan di APBD 2025, namun pihaknya memastikan program ini akan tetap dijalankan di tahun ini dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.  

"Nanti akan kita buat simulasi dengan menggunakan dana CSR perusahaan, seperti tahun lalu kita kan juga sudah membuat simulasi, ini kita lanjutkan lagi, sambil menunggu instruksi dari pemerintah pusat," ujarnya.

 Sebagai informasi, berdasarkan data yang dirilis Badan Gizi Nasional (BGN), total ada 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang siap beroperasi di Indonesia.

Dari 190 titik SPPG itu, tiga diantaranya ada di Riau. Dua di Kabupaten Bengkalis, masing-masing berada di Kecamatan Bathin Solapan dan Kecamatan Mandau. Kemudian satu titik lagi ada di Kabupaten Siak, tepatnya di Kecamatan Tualang.

Pada tahun 2024, Pemprov Riau telah sukses melaksanakan uji coba program makan gratis di 7 SMA dan SMK negeri yang ada di Riau. Empat di antaranya berada di Pekanbaru, yakni SMAN 16, SMKN 7, SMAN 8, dan SMKN 1 Pekanbaru.

Sementara tiga sekolah lainnya berada di Kabupaten Kampar dan Siak, yaitu SMKN 1 Dayun dan SMAN 1 Dayun di Siak, serta SMKN 1 Tambang di Kampar.

Asisten II Setdaprov Riau, M. Job Kurniawan, sebelumnya juga mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis tidak dianggarkan dalam APBD 2025. Meski demikian, Pemprov Riau berharap program ini tetap dapat berjalan dengan pendanaan dari pemerintah pusat melalui APBN.

"Di APBD tidak ada alokasi dana, tapi mungkin nanti akan ada lembaga yang ditunjuk untuk menjalankan program ini, dengan anggaran yang bersumber dari APBN," tambahnya.

M. Job juga menjelaskan bahwa meskipun program makan bergizi gratis akan mulai dijalankan pada 6 Januari 2025, Pemprov Riau belum menerima informasi mengenai siapa yang akan melaksanakan program tersebut.

"Kami dari Pemprov belum mendapatkan penugasan untuk menjalankan program ini. Kami masih menunggu arahan dari pemerintah pusat," katanya. (Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)