“Kita tata ulang. Aset ini milik rakyat, bukan milik pribadi. Kalau untuk antar anak ke sekolah atau belanja keluarga, itu bukan fungsinya,” ujarnya.

Di tengah badai kritik, Afni menyisipkan satu program baru yaitu pengalihan fungsi sebagian mobil dinas sebagai angkutan gratis bagi pelajar dan penyandang disabilitas.

Ia bahkan berencana ikut mengantar langsung anak-anak disabilitas ke sekolah.

 “Saya akan ikut di hari pertama. Supaya publik tahu, mobil dinas bisa jadi alat keberpihakan, bukan sekadar tunggangan pejabat,” ucapnya.

Inventarisasi ini tidak berhenti di halaman kantor. Seluruh data yang terkumpul akan dibawa ke meja Inspektorat Kabupaten. Hasil auditnya, kata Afni, akan diumumkan ke publik secara terbuka.

“Kita tidak sedang mencari kesalahan, tapi memperbaiki. Kalau ada yang salah kelola, ya kita evaluasi. Kalau ada yang niat menyalahgunakan, ya kita tindak,” katanya.

Hari itu, kendaraan dinas yang dulu sunyi di pojok kantor atau sibuk antar jemput pribadi, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, kembali diinspeksi dengan benar. Di tengah deretan mobil itu, terselip satu pertanyaan purba, mobil dinas ini sesungguhnya milik siapa? (Tribunpekanbaru.com/mayonal putra)