Mayoritas Anggota DPRD Pati Tolak Pemakzulan Bupati Sudewo

Fraksi PKS melalui anggotanya, Sadikin, juga memberikan rekomendasi serupa.

“Dengan saran atau rekomendasi perbaikan yaitu perbaikan pengelolaan pemerintahan daerah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat Pati sehingga terwujud Kabupaten Pati yang maju dan sejahtera,” ujarnya.

“Dengan membebankan transparansi akomodatif, komunikatif, serta taat dengan aturan perundang-undangan yang ada,” sebutnya.

Perwakilan Fraksi Golkar, Endah Sri Wahyuningati atau Mbak Ning, turut menyatakan hal senada.

“Menyatakan dan mengusulkan perbaikan kinerja pemerintahan Kabupaten Pati khususnya Bupati Pati agar pemerintahan Kabupaten Pati ke depan bisa semakin baik,” ujarnya.

Perwakilan Fraksi PPP, Muhammad Rian Baharuddin, juga menyatakan perlunya perbaikan kinerja Sudewo alih-alih mengusulkan politikus Partai Gerindra itu agar dimakzulkan.

"Kami dari Fraksi PPP Pati, mengusulkan perbaikan kinerja pemerintah Kabupaten Pati sehingga kinerja Bupati Pati semoga bisa lebih baik dan bermartabat," tuturnya.

Anggota Fraksi Gerindra, Yeti Kristianti, menambahkan, “Mengusulkan perbaikan kinerja Bupati Pati agar lebih baik lagi ke depannya.”

Fraksi lainnya seperti PKB, Demokrat, dan NasDem juga menyampaikan rekomendasi serupa.

Akhirnya, rekomendasi tersebut menjadi keputusan resmi rapat paripurna.

“Rekomendasi atau perbaikan kinerja Bupati Pati untuk di tahun-tahun berikutnya. Itu sudah menjadi keputusan dalam rapat paripurna ini,” kata Ali Badrudin.

Pansus Hak Angket Beberkan 12 Temuan

Dalam rapat paripurna tersebut, pansus hak angket menyampaikan 12 poin temuan terkait kebijakan Bupati Sudewo.

Temuan itu meliputi kenaikan PBB, mutasi ASN, pemecatan pegawai RSUD Suwondo, penentuan proyek infrastruktur, serta kebijakan terkait UMKM.

Pansus juga menilai Sudewo melakukan sejumlah pelanggaran seperti pembohongan publik, penggantian slogan Kabupaten Pati, hingga pelanggaran sumpah jabatan.