Ketika Polri Akui Rapor Merah Sendiri: Under Perform, Respons Lambat Dibanding Damkar

Dedi bahkan secara terang-terangan mengakui dua hal itu sebagai “Catatan Merah Polri”.

“Gakkum dan pelayanan publik menjadi catatan merah bagi kami, harus kami perbaiki. Ini di bulan Februari, Maret, April kita sudah menemukan hal tersebut. Inilah langkah-langkah ini harus segera kita perbaiki,” ujarnya.

Dedi menyebutkan, ada 11 isu utama yang mempengaruhi citra Polri di mata masyarakat, di antaranya kekerasan aparat, pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, hingga penggunaan kekuatan secara berlebihan.

Evaluasi pengaduan masyarakat sejak Januari hingga semester I 2025 juga menguatkan hal tersebut.

“Permasalahan yang paling fundamental yang harus diselesaikan oleh Polisi adalah terkait dengan menyangkut masalah penegakan hukum,” katanya.

Salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap rendahnya kinerja Polri adalah kualitas pejabat kepolisian di tingkat wilayah.

Kapolsek under perform

 Dedi mengungkapkan secara terbuka bahwa hasil asesmen menunjukkan mayoritas kapolsek tidak memenuhi standar kinerja.

“Kami lihat dari 4.340 kapolsek, 67 persen ini under performance. Kenapa under performance? Hampir 50 persen kapolsek kami itu diisi oleh perwira-perwira lulusan PAG (pendidikan ahli golongan),” ujar Dedi.

Dia menyebutkan bahwa pola serupa juga terjadi pada level kapolres.

Kinerja sejumlah direktur reserse kriminal umum (dirkrimum) di tingkat polda juga dinilai belum optimal.

“Kemudian kapolres, dari 440 kapolres yang sudah kami lakukan assessment, sebanyak 36 kapolres kami under performance. Ini catatan dari kami, kami harus melakukan perbaikan,” kata Dedi.

“Dari 47 direskrimum yang sudah konsen, 15 under performance. Perubahan-perubahan ini harus segera kami lakukan, kami sudah melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi meritokrasi, pendidikan, dan sebagainya,” imbuh dia.

Menurut Dedi, evaluasi ini menjadi dasar Polri untuk menata ulang promosi, mutasi, pendidikan pengembangan karier, dan sistem merit lainnya.

Dia menegaskan, pembenahan kualitas SDM menjadi kunci untuk memperbaiki pelayanan publik dan penegakan hukum.

Respons lambat dibanding damkar

Sorotan publik terhadap Polri juga banyak muncul dari aspek pelayanan.