Belajar dari OTT Gubernur Riau, Dewan Akan Evaluasi dan Kawal Proyek Strategis

Ringkasan Berita:

• Gubernur Riau Abdul Wahid ditangkap KPK saat pelaksanaan OTT di Kantor PUPR Riau.
• KPK melakukan penggeledahan kantor Gubernur Riau.
• DPRD Riau mengatakan OTT yang dilakukan KPK harus menjadi pelajaran seluruh pihak di Riau

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau dari Gerindra Edi Basri mengatakan, apa yang terjadi dengan praktek dugaan suap di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau melibatkan Gubernur Abdul Wahid, yang menjadi dasar KPK melakukan Operasi Tangkat Tangan (OTT), beberapa waktu lalu harus menjadi pelajaran bagi seluruh pihak di Riau.

"Kita khawatir kan praktek seperti ini terus terjadi di Riau , kedepannya paket strategis harus dievaluasi sekali dua bulan, siapa pekerjanya siapa pemainnya dan bagaimana prosesnya,"ujar Edi Basri.

Sebagaimana diketahui adapun proyek pekerjaan di PU yang melibatkan Gubernur dalam OTT tersebut, yakni anggaran perawatan jalan di UPT, dengan penambahan anggaran di masing-masing UPT.

"Ini yang dinilai pusat itu, daerah masih boros dan belum benar dalam belanja, uang besar tapi tidak jelas peruntukannya,"ujar Edi Basri.

Menurut Edi Basri, meskipun ini masih dalam tahap penyidikan lebih lanjut, namun apapun dia, praktek ini kejahatan tindak pidana.

"Barang siapa mengambil uang rakyat dengan melanggar hukum maka pidana. Berapa pun nilainya. Apalagi diambil seorang kepala daerah maka menciderai hati rakyat,"ujar Edi Basri.

Sebagaimana diketahui Kepala Dinas PU dan Gubernur Abdul Wahid serta seorang Tenaga Ahli Gubernur sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT KPK pelan lalu di Riau.

Diduga ada praktek suap yang dilakukan bawahan dalam hal ini Kepala UPT kepada pimpinan, dengan menaikkan anggaran yang berbentuk swadaya dari UPT dalam perawatan jalan.

Kantor Gubernur Riau Digeledah

Suasana tegang tampak di lingkungan Kantor Gubernur Riau pada Senin (10/11/2025).

Sejumlah petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di gedung tersebut.

Sebanyak tujuh unit mobil yang membawa rombongan petugas KPK terlihat terparkir rapi tepat di depan lobi utama kantor gubernur.

Di area pintu masuk, sejumlah aparat kepolisian bersenjata lengkap dengan senjata laras panjang tampak berjaga ketat, membatasi akses keluar masuk pegawai maupun tamu.

Awak media tidak diperkenankan masuk ke dalam area gedung selama proses penggeledahan berlangsung.