KPK Hormati Upaya Praperadilan Abdul Wahid, Tegaskan Penetapan Tersangka Sudah Sesuai Prosedur

Ringkasan Berita:

• Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid ajukan praperadilan atas status tersangka; KPK menegaskan penetapan sesuai aturan.
• Wahid ditangkap bersama 9 orang terkait dugaan suap proyek Dinas PUPR PKPP; KPK sebut ada “jatah preman” 5 persen dengan nilai Rp7 miliar, bukti Rp1,6 miliar disita.
• Wahid ditahan, Plt Gubernur SF Hariyanto ditunjuk; KPK lakukan penggeledahan di sejumlah kantor dan rumah pejabat Riau.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi rencana Gubernur Riau non aktif, Abdul Wahid, yang berniat mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pemerasan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau pada 3 November 2025 lalu.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati langkah hukum yang akan ditempuh Wahid.

Namun ia memastikan, proses penetapan tersangka telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“KPK menghormati hak konstitusi setiap warga negara. Kami yakinkan bahwa proses hukum termasuk penetapan tersangka dalam perkara dugaan TPK di wilayah Riau ini telah sesuai ketentuan peraturan perundangannya, baik aspek formil maupun materiilnya,” kata Budi melalui pesan WhatsApp kepada Tribun Pekanbaru pada Senin (17/11/2025) siang.

Baca juga: 4 Hari KPK Maraton Geledah Kantor hingga Rumah Pejabat Riau Pasca Abdul Wahid Jadi Tersangka

Baca juga: Sahabat Abdul Wahid Sebut Tata Maulana Lapor ke LPSK Pasca Ungkap Kejanggalan OTT KPK di Riau

Perjalanan Kasus OTT Abdul Wahid Cs

Kasus ini bermula pada 3 November 2025 ketika KPK melancarkan OTT yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sembilan orang lainnya.

Penindakan dilakukan setelah adanya laporan dan pemantauan intensif terkait dugaan praktik suap proyek di Dinas PUPR PKPP Riau.

KPK menduga adanya pertemuan di sebuah kafe di Pekanbaru antara pejabat PUPR PKPP dan sejumlah Kepala UPT untuk menyepakati pemberian fee proyek.

Saat itu, Wahid disebut sempat curiga akan adanya operasi penangkapan dan bersembunyi di lokasi yang sama sebelum akhirnya diamankan tim KPK.

Sebanyak 10 orang diamankan, termasuk Kepala Dinas PUPR PKPP Riau M. Arief Setiawan, Sekretaris Dinas, para Kepala UPT, serta Tenaga Ahli Gubernur, Dani M. Nursalam. Mereka diperiksa intensif dalam waktu 1×24 jam.

Pada 5 November 2025, KPK resmi mengumumkan tiga tersangka:

1. Abdul Wahid, Gubernur Riau
2. M. Arief Setiawan, Kepala Dinas PUPR PKPP Riau
3. Dani M. Nursalam, Tenaga Ahli Gubernur Riau

Wahid kemudian ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan Gedung ACLC KPK. Ia diperlihatkan kepada publik mengenakan rompi oranye dan tangan diborgol.

Dugaan “Jatah Preman” Proyek

KPK menduga Wahid melakukan pemerasan atau menerima suap berupa fee proyek sebesar 5 persen dari nilai pekerjaan di Dinas PUPR PKPP, yang disebut sebagai “jatah preman”.

Nilai kesepakatan awal mencapai Rp7 miliar, dengan realisasi penyerahan bertahap pada Juni, Agustus, dan November 2025.

Sejauh ini, KPK menyebut total uang yang diterima sekitar Rp4,05 miliar, sementara barang bukti yang berhasil disita senilai Rp1,6 miliar dalam bentuk rupiah dan valuta asing.

Para tersangka dijerat Pasal 12e dan/atau 12f dan/atau 12B UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penggeledahan Berlanjut, Plt Gubernur Minta Dukungan Publik

Usai penetapan tersangka, Menteri Dalam Negeri menunjuk Wakil Gubernur SF Hariyanto sebagai Plt Gubernur Riau.

“Saya minta masyarakat Riau turut mendoakan Pak Gubernur diberikan keselamatan dan kemudahan menghadapi masalah yang terjadi,” ujarnya kepada awak media.

Tim KPK bergerak cepat melakukan penggeledahan beruntun di berbagai lokasi strategis, antara lain:

1. Rumah dinas Gubernur Riau di Pekanbaru
2. Rumah pribadi Abdul Wahid di Jakarta Selatan
3. Kantor Dinas PUPR PKPP
4. Kantor BPKAD
5. Kantor Gubernur Riau
6. Rumah Dinas Sekdaprov
7. Kantor Dinas Pendidikan

Di Dinas Pendidikan, proses penggeledahan bahkan berlangsung selama 9 jam, dan sejumlah dokumen terkait anggaran diamankan dalam tiga koper.

(Tribunpekanbaru.com/Syaiful Misgiono)