Camat dan Kades di Rohul Dilaporkan Ke Polda Riau, Soal Dugaan Pungli Perbaikan Jalan

Ringkasan Berita:

• Camat Bonai Darussalam, Elfitred Saputra dan Kades Sontang, Zulfahrianto dilaporkan LSM ke Polda Riau terkait dugaan pungutan liar
• Keduanya membantah tudingan tersebut
• Dirreskrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan mengaku membenarkan laporan pengaduan masyarakat tersebut dan akan mempelajarinya

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU -  Camat dan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), dilaporkan ke Polda Riau.

Laporan yang dilayangkan oleh salah satu LSM ini, terkait dengan dugaan pungutan liar (Pungli).

Dua pejabat pemerintah di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), yang dilaporkan ke Polda Riau terkait dugaan pungutan liar (Pungli) perbaikan jalan oleh salah satu LSM, akhirnya angkat bicara.

Dua sosok yang dilaporkan tersebut, yakni Camat Bonai Darussalam, Elfitred Saputra dan Kades Sontang, Zulfahrianto.

Dugaan Pungli ini disebut-sebut dilakukan ke sejumlah perusahaan.

Camat Bonai Darussalam Elfitrend saat dikonfirmasi, menampik perihal tuduhan dugaan Pungli yang dilayangkan kepadanya. Ia menilai, tuduhan tersebut tidak berdasar.

Menurutnya, terkait dengan perbaikan jalan, pihaknya mengadakan kegiatan musyawarah dan koordinasi resmi yang turut dihadiri oleh sejumlah pejabat kecamatan lainnya, pihak-pihak terkait, masyarakat, dan termasuk perusahaan.

“Perbaikan jalan ini juga atas permintaan masyarakat. Memang kondisinya sudah rusak parah. Selain itu jalan ini juga sebagai akses yang digunakan oleh pihak perusahaan. Semua hasil musyawarah,” ungkap Elfitrend, saat menyampaikan klarifikasi, sembari mengirimkan notulen resmi kecamatan perihal musyawarah membahas perbaikan jalan tersebut, Kamis (20/11/2025).

Baca juga: Inspektorat Kampar Bidik SDN 021 Tarai Bangun yang Viral, Panggil Disdikpora Soal Dugaan Pungutan

Baca juga: Polda Riau Gelar Latpraops Jelang Operasi Zebra Lancang Kuning 2025

Ia bilang, Jalan Sontang - Duri ini, kondisinya mengkhawatirkan dan memang harus diperbaiki segera. Sementara, anggaran dari pemerintah minim. Maka pihaknya berupaya mencari solusi bersama lewat musyawarah bersama sejumlah pihak.

“Jadi semuanya resmi, tidak ada Pungli seperti yang disebutkan. Semua tercatat resmi di notulen kecamatan. Itu sudah hampir 2 tahun lalu, saya juga heran kenapa kok sekarang dihebohkan. Tidak tahu juga apa motifnya,” sebutnya lagi.

Elfitrend menyebut, pihaknya juga tengah mempertimbangkan langkah hukum lanjutan atas tuduhan sepihak tersebut.

“Kita lihat perkembangan lah, seperti apa nanti,” ujarnya.

Kades Sontang, Zulfahrianto, juga menyampaikan bantahan senada.

Ia bilang, laporan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada.