Satgas PKH Pastikan Tetap Bekerja di TNTN, Sekolah Tetap Beraktivitas

Ringkasan Berita:

• Tidak ada toleransi atas pihak-pihak yang menguasai lagi lahan TNTN yang kini telah ditertibkan oleh negara. 
• Satgas PKH telah mengakomodir apa yang menjadi tuntutan warga terkait lahan di TNTN.

TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Kepala Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Mayjen TNI Dody Winarto menegaskan pihaknya saat ini sedang melakukan penertiban terkait informasi adanya pihak yang kembali menguasai lahan TNTN.

Dikatakannya, tidak ada toleransi atas pihak-pihak yang menguasai lagi lahan TNTN yang kini telah ditertibkan oleh negara. 

"Sekarang saya pastikan tidak ada. Justru kita datang untuk menertibkan. Tidak ada toleransi. Kita satgas PKH tetap berlanjut untuk menertibkan kembali yang memang itu dikuasai oleh negara. Dan yang bukan haknya atau dirugikan karena bukan haknya," ungkap Dody usai pertemuan dengan perwakilan warga TNTN di kantor Kejati Riau, Kamis (20/11/2025)

Dody membeberkan, bahwa pihaknya telah mengakomodir apa yang menjadi tuntutan warga terkait lahan di TNTN.

Hanya saja menurutnya data yang diinginkan masyarakat  dan lembaga adat itu memang datanya afirmasi.

"Jadi kalau spesifik datanya ada di kementerian kehutanan" ungkap Dody

Hal lain yang dibicarakan adalah bagaimana lahan yang sudah dikuasai negara itu dikerjasamakan lagi dengan masyarakat.

"Inilah yang sedang kita carikan solusi, mengkomunikasikan, menjembatani kawan-kawan di  PT Agrinas. Apa yang sudah ditertibkan oleh negara oleh Satgas nanti dikelola lagi dengan masyarakat. Pada prinsipnya Bapak Presiden betul-betul membela hak rakyat, tidak akan pernah menyengsarakan rakyat," ungkap Dody. 

Dikatakannya, kegiatan satgas PKH masih terus berlanjut di TNTN. 

"Saudara saya di TNTN tidak usah khawatir. Tidak ada yang berubah. Artinya kita tetap bekerja masih tetap sekolah," ungkap Dody.

Menurutnya menyelesaikan TNTN butuh proses . Pihaknya kini  tengah mengklarifikasi untuk mencari lahan pengganti.

"Tentunya sama-sama sudah kita sepakati dan tentukan hutan itu sudah kembali ke fungsinya untuk ekosistem. Tapi perlu waktu. Masyarakat yang ada 7 ribu orang itu kan tidak cepat . Kita Carikan lahan pengganti dan dipindahkan," bebernya.

Lahan yang sudah disiapkan ada sekitar 900 hektar 

"Kita tentu mengakomodir terutama masyarakat yang ada di dalam itu akan dicarikan lahan pengganti. Lahannya akan kita cek biar clean dan clear," tambah Dody. 

Di TNTN yang diverifikasi ada sekitar 160 ribu hektar termasuk lahan HTI.

"Sekarang itu mau kita klarifikasi . Kita harus bisa memilah dan memilih . Mana yang punya masyarakat . Mana yang punya perusahan atau subjek hukum yang identitasnya usaha. Pada prinsipnya kita jangan sampai salah. Makanya butuh proses. Yang susah itu memilah dan memilih sehingga tidak terjadi sentuhan," ungkap Dody.

Menurutnya , lahan yang punya masyatakat di bawah 5 hektar tidak akan diambil alih oleh negara 

"Kalau dibawah 20 hektar itu bukan masyarakat. Itu bos," pungkas Dody.

Warga di Kawasan TNTN Gelar Aksi

Massa aksi dari sebagai elemen warga di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN)  akhirnya menerima keputusan sampai awal Desember 2025 terkait dengan polemik relokasi. 

Sekira tiga ribuan warga datang ke Kejati Riau, Kamis (20/11/2025) untuk mendapatkan kepastian soal lahan yang kini diambil alih oleh negara. 

Dan dari lima tuntutan yang dilayangkan, salah satunya difokuskan pada keberaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH ).

Warga menyuarakan ketidaksenangannya pada satgas tersebut.

Salah satunya yang disampaikan oleh Andrianus salah satu orang tua di kawasan yang kini diambil alih negara 

Adrianus mengatakan bahwa sejak satgas PKH berada di wilayah mereka, anak-anak jadi ketakutan. 

"Mereka datang dengan meneteng senjata laras panjang. Anak-anak kami trauma. Sekolah bahkan sempat terhenti," ungkap Adrianus.

Namun menurut Adrianus setelah sekolah di lokasi disebut terganggu hingga kemudian viral di media massa, barulah kemudian pemerintah daerah merangkul dan memberikan akses bagi anak untuk sekolah.

"Saya ini sudah tua bapak-bapak. Anak saya yang akan menggantikan bapak-bapak yang sekarang ada di hadapan kami. Jadi tolonglah dipamahi," ungkapnya.

Ia berharap  Satgas PKH tak lagi ada di lokasi. Mengingat anak-anak yang trauma melihat aparat dengan senjata. 

"Kami bukan teroris. Kami tahu hukum. Jangan lagi jajah kami," ungkapnya.

Suara Adrianus tersebut sebagai perwakilan apa yang juga diteriakkan oleh warga yang datang pada aksi unjukrasa.